UN 2015 di Papua Masih Terkendala Komputer

Liputan6.com, Jayapura - Sebanyak 420 siswa peserta Ujian Nasional (UN) dengan metode computer base test  (CBT) atau berbasis komputer di SMK Negeri  3 Jayapura, Papua harus rela mengantre tunggu giliran dalam mengerjakan soal Ujian Nasional (UN). Ini dikarenakan terbatasnya komputer untuk menyelesaikan soal-soal tersebut.

Dari 420 siswa yang ikut UN, sekolah hanya memiliki 160 unit komputer. Akibatnya siswa tidak bisa serentak mengerjakan soal UN.

"Dengan adanya kendala ini, maka dalam pengerjaan soal, kami bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 160 siswa," kata Kepala Sekolah SMK  Negeri 3 Jayapura Melkianus Mawene, Selasa (14/4/2015).

Selain itu, hampir seluruh siswa kesulitan untuk mendownload soal UN sejak hari pertama pelaksanaan UN. "Jaringan internet masih lambat. Panitia sudah berusaha mendownload sejak pukul 07.00 WIT, namun internet baru terkoneksi pukul 07.30 WIT, belum lagi di tengah pengerjaan soal, koneksi internet sering putus-nyambung," ucap Melkianus.

Pihak sekolah menyatakan, telah melatih melatih 420 siswa ini untuk menghadapi UN berbasis komputer hingga 2 kali pertemuan.

Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano mengakui, masih banyak kendala yang ditemui dalam UN Online di Kota Jayapura. Salah satunya terbatasnya komputer untuk penunjang ujian itu. Tidak hanya di SMK 3 yang kekurangan komputer, namun kekurangan tersebut juga terdapat di 5 sekolah SMA dan sederajat yang mengikuti UN online.

"Ini merupakan tahapan uji coba pertama kali dan masih banyak kendala. Pemkot bersedia melengkapi kekurangan ini tahun depan, seperti menyediakan komputer dan penunjang lainnya, sehingga pengerjaan soal dapat serentak, tidak mesti bergantian," kata dia.

Secara keseluruhan di Papua, ada 10 sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer. 2 di antaranya di Kabupaten Biak Numfor, 2 di kabupaten Jayapura, dan 6 di Kota Jayapura.

Rektor Universitas Cenderawasih Ones Siwaleka menuturkan, tahun ini pihaknya tetap melaksanakan pemantauan terhadap UN di Papua. Ada 30 tenaga pemantau yang dilibatkan di seluruh tanah Papua.

"Koordinasi kami tetap berada bawah Dinas Pendidikan. Kami tidak melakukan pemantau independen secara sendiri seperti dahulu," ujar Ones. (Mvi/Mut)