Sukses

Jokowi Dinilai Tepat Tunjuk Badrodin Haiti Jadi Calon Kapolri

Politisi Golkar, Agun Gunanjar, memuji langkah Jokowi dan menilai Jokowi telah bertindak tepat dan adil.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menunjukan sikapnya terkait calon Kapolri. Terbukti, Jokowi memutuskan mencalonkan Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, dan batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan.

Politisi Golkar, Agun Gunanjar, memuji langkah Jokowi tersebut. Dirinya pun menilai Jokowi telah bertindak tepat dan adil.

"Jelas hal ini tepat dari sisi landasan hukum yang diambil. Dengan gunakan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Adil bagi keduanya. KPK dan Polri terselamatkan untuk terjadinya koordinasi kembali diantara sesama penegak hukum," ujar Agun melalui pesan singkat, Rabu (18/2/2015).

Di sisi lain, politisi NasDem, Johhny G. Plate saat dihubungi, menghormati keputusan Presiden Jokowi tersebut. Meski demikian, dirinya tetap mengatakan Komjen Pol Badrodin Haiti masih harus menjalani fit and proper test di DPR.

"Fit and proper test harus tetap dilakukan agar tidak ada kejadian sama berulang. Dan batas waktunya pun terbatas. Mudah-mudahan prosesnya cepat," jelas dia.

Menurutnya, langkah Presiden Jokowi memilih Badrodin Haiti dan tidak melantik BG karena presiden memiliki pertimbangan lain terutama untuk bekerja melanjutkan programnya.

"Persoalan pengangkatan Badrodin Haiti ini bukan karena menolak Komjen Pol Budi Gunawan. Proses praperadilan BG sudah selesai, permohonannya pun sudah dikabulkan. Bahwa presiden memiliki hak prerogratif itu adalah hal yang lain. Tapi presiden memiliki hak untuk memilih orang-orang yang bisa bekerja dengan dia," tandas Johnny.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut penunjukan Badrodin sebagai langkah terbaik. Sebab, Badrodin dinilai bisa mengatasi situasi berat selama 1 bulan terakhir, selama menjabat pelaksana tugas (Plt) kapolri.

"(Dipilihnya Badrodin) Supaya ini strukturnya baik dan dia sudah melaksanakan situasi yang berat sebulan. Alasannya, karena ya struktural. Jadi dari wakapolri naik. Jadi tidak perlu dari luar. Jadikan ada step-step yang baik, proporsional, karena itu juga kita profesional bukan pilih apa tapi profesional," kata JK di kantor wapres, Jakarta. (Tya/Yus)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.