Sukses

Projo: Jokowi Sebaiknya Ganti Menteri Pembangkang

Isu Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja pun mencuat terkait gesekan KPK-Polri.

Liputan6.com, Jakarta - Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi membuat sejumlah aktivis dan sejumlah relawan pendukung Jokowi-JK saat Pilpres 2014 menggeruduk KPK. Namun, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menuding KPK mengajak-ajak rakyat untuk mendukungnya atas polemik yang memanas antara KPK-Polri.

Bahkan Tedjo menuduh, rakyat yang berduyun-duyun datang ke KPK untuk mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas. "KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu," ujar Tedjo Edhy Purdjiatno di Istana Kepresidenan, Sabtu 24 Januari 2015.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP Ormas Projo, Budi Arie Setiadi mengatakan, pernyataan Tedjo itu telah membebani pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi pun disebut Budi telah mengetahui tindakan Tedjo yang memancing amarah publik itu dan akan diikuti dengan evaluasi dan tindakan koreksi.

"Evaluasi di tubuh kabinet merupakan bagian dari Sura Dira Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti, melawan angkara murka dengan ketetapan hati, kebijaksanaan, kesabaran, dan kelembutan," kata Budi mengutip falsafah Jawa yang ditulis Jokowi di akun Facebook-nya, Senin (26/1/2015).

"Kalau ada menteri yang membangkang sebaiknya diganti," imbuh mantan aktivis 1998 dari Universitas Indonesia itu.

Menurut dia, sikap Jokowi sangat jelas dalam menyelesaikan masalah Polri dan KPK dengan membentuk tim independen. Karena itu diharapkan semua lembaga mendukung, terutama para anggota Kabinet Kerja sebagai pembantu presiden dan seluruh elemen pendukung Jokowi bersatu padu.

Kepada para mantan relawan pendukung Jokowi semasa kampanye, Budi Arie mengingatkan perlunya pelaksanaan Yudya Pratidina Marhaenis atau berjuang setiap saat untuk bangsa dan rakyat.

Sebelumnya, isu Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja pun mencuat terkait gesekan KPK-Polri. Pos kementerian yang mengurusi politik dan keamanan, kabarnya menjadi salah satu yang dirombak presiden.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak istana belum bisa dikonfirmasi terkait isu perombakan kabinet tersebut. (Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.