Program Moderasi Beragama Era Jokowi Dinilai Berhasil Bangun Harmonisasi Antar-Umat

Di sisi lain, dia juga mengingatkan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan juga seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah. Apalagi, menurutnya dinamika antarumat lebih sering terjadi di daerah, sehingga peran aktif Pemda dalam mengampanyekan kerukunan bangsa dituntut lebih maksimal.

“Kita tahu bahwa di dalam dinamika umat itu sebagian besar ada di daerah-daerah. Tolong itu kelompok yang intoleran jangan diberikan panggung, jangan diberikan support. Kita ingin mendorong agar yang moderat di depan sehingga betul-betul aman."

"Pak Jokowi itu berhasil menata potensi besar menjadi kekuatan NKRI sehingga rakyat Indonesia telah merasakan hidup di NKRI dalam suasana damai dan mampu menjaga demokrasi politik. Atas dasar itu saya optimis Indonesia akan semakin maju ke depan dalam tata kelola sistem pemerintahan bertangan dingin namun terukur oleh kematangan berpikir dan bersikap. Makanya 2024 ini pertaruhan kita semua, kita harus betul-betul siapkan pemimpin yang tulus dan jujur dalam menjaga NKRI agar tetap utuh,” ucap Nispul.

Nispul khoiri mengimbau agar semua pihak menghindari penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab politik identitas sangat berbahaya hingga berpotensi memecah kehidupan bangsa.

“Terlebih kita menjelang Pemilu, penggunaan politik identitas dalam konteks untuk mendapatkan popular vote itu berbahaya, bisa merusak sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara,” tukasnya.

Seperti diketahui, dalam rangka memperkokoh kerukunan antar umat beragama, pemerintah memiliki program moderasi beragama yang dapat dijadikan sebagai strategi kebudayaan untuk merawat Indonesia yang damai, toleran dan menghargai keragamaan.

Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada.