Verifikasi Lambat, Ganti Rugi Terhambat

Liputan6.com, Sidoarjo: Aktivitas pembayaran ganti rugi tanah korban lumpur Lapindo belum terlihat hingga Senin (2/7) siang. Ini lantaran tim verifikasi terlambat menyetor berkas-berkas tanah milik warga korban lumpur Lapindo kepada PT Minarak Lapindo Jaya. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta agar pembayaran ganti rugi dimulai sejak 1 Juli [baca: SBY Memberi Tenggat Waktu Hingga September].

Ketua Tim Verifikasi Yusuf Purnama sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan berkas sebanyak 44 bidang tanah milik warga Pajarakan, Kedung Bendo, dan Mindi, Sidoarjo, Jawa Timur, pada hari ini. Namun, Direktur PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Hawie, mengatakan hingga saat ini pihaknya tidak bisa mencairkan ganti rugi karena belum menerima satu pun berkas dari tim verifikasi.

Terlambatnya berkas yang masuk ke tim verifikasi dikarenakan warga harus melengkapi sejumlah persyaratan. Sedangkan warga dari Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perumtas Satu) yang tadinya menolak, kini mulai memasukkan berkas tanah dan bangunan untuk diverifikasi.

Sementara itu, warga Perumtas Satu hari ini rencananya akan mendatangi pejabat teras PT Lapindo Brantas, Nirwan Bakrie, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Para korban lumpur menyatakan akan bertahan di Jakarta hingga ada kepastian dalam bentuk jaminan tertulis yang menyatakan pembayaran 100 persen akan diterima.

Segala perlengkapan yang akan digunakan dalam aksi unjuk rasa sudah dipersiapkan warga. Dengan bermodalkan kardus bekas mereka menuliskan keinginan yang akan disampaikan saat berdemonstrasi. Puteri, misalnya, menulis permintaan ganti rugi 100 persen atas rumahnya yang terendam lumpur Lapindo. Siswa kelas empat sekolah dasar ini menghabiskan masa libur sekolahnya dengan berunjuk rasa bersama keluarga.(YNI/Tim Liputan 6 SCTV)