Turis Asing Ditangkap Usai Mencoba Menculik Anak di Bali, Ni Luh Djelantik Kembali Kecam Wisman Bermasalah

"Alasannya depresi. Hati2 dgn para pedophilia. Jaga anak2 dan kasih pengertian waspada pada orang asing," komentar seorang warganet.

"Jangan mau terlihat lemah!! Kita harus saring WNA, agar cuma yg berkualitas yg hadir.. Terima kasih mbok sudah selalu kasih info ke kami, sehingga kami merasa aman,” kata warganet lain.

"Apapun alasannya, ini orang udah ngga bener banget. Masukin penjara. Setelah itu usirrrr. Jangan kasih masuk lagi. Ini kasusnya serius bgt,” ujar warganet lainnya.

"Kalo kita ke luar negri ditanyain berapa duit yg kita punya di bank, harusnya buat WNA yg ksini juga gitu dong ya...bener gak sih? Just sayin,” tulis warganet yang lain.

Berbagai usaha sebenarnya sudah dilakukan pemerintah setempat maupun pusat untuk lebih menseleksi wisman yang masuk ke Bali. Salah satunya adalah kebijakan membayar pajak wisata bagi turis asing sebesar Rp150 ribu.

Namun pengumpulan pajak wisata (levy) di Bali itu dinilai masih belum optimal. Dinas Pariwisata (Dispar) Bali menyatakan baru 40 persen dari total turis asing yang datang ke Bali membayar pajak wisata Rp150 ribu.

Hal itu berdasarkan hasil evaluasi yang dibacakan dari seluruh wisatawan asing yang datang sejak 14 Februari 2024. "Sejak pungutan wisman diberlakukan, wisatawan asing yang membayar rata-rata lima ribu orang per hari," kata Kepala Dinas Pariwisata (dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun di Denpasar, dilansir Antara, Rabu, 20 Maret 2024.

Dalam Weekly Brief with Sandi Uno (WBSU), Senin, 25 Maret 2024, Tjok menjelaskan celah yang luput dari pemantauan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satunya soal tidak menempatkan petugas di area kedatangan domestik.

"Jujur kemarin ini lebih fokus dengan kedatangan di (area) internasional. Sekarang ini kami sudah, sebulan ini kami sudah mengajukan ke pihak Angkasa Pura untuk menempatkan konter di kedatangan domestik sebagai bahan masukan dari wisatawan asing yang melalui Jakarta atau jalan lain yang menuju ke Bali," terang Tjok.

Sampai saat ini, ia mengaku masih menunggu izin dari pihak Angkasa Pura. "Karena hal ini memang masuknya keluhan-keluhan wisatawan melalui customer service kami," sambungnya.

Di samping itu, sosialisasi juga harus terus digencarkan. Pihaknya berterima kasih kepada Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri yang membantu menyosialisasikan pungutan wisata kepada mitra asing. Kemenlu, sahut dia, mengundang para dubes yang ada di Jakarta ke Bali. Sosialisasi juga dilakukan kepada duta besar Indonesia di luar negeri yang menjadi perpanjangan pemerintah di luar negeri.

Hingga 18 Maret 2024, sebanyak 219.466 orang sudah membayar pajak wisata dengan nominal yang diterima Pemprov Bali Rp32.919.900.000. Padahal, potensi penerimaannya jauh lebih besar. Maka itu, pemerintah daerah berencana melakukan sidak pembayaran pajak wisata oleh turis asing di empat objek wisata.

"Sidak akan dilaksanakan mulai minggu depan, tepatnya tanggal 26 Maret 2024, yang akan menyasar objek wisata yang ada di Bali di antaranya, Uluwatu, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan juga Tampaksiring," kata Tjok Bagus, dalam kesempatan berbeda.

Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan wisatawan asing yang datang ke Bali sudah membayar pungutan wajib itu. Proses pengecekan akan dilakukan di pintu masuk atau keluar objek wisata, sehingga tidak mengganggu aktivitas wisatawan menikmati keindahan destinasi wisata.