Persiapan Jelang World Water Forum 2024 yang Akan Digelar di Bali

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah forum internasional berskala besar. World Water Forum ke-10 diumumkan bakal dilaksanakan di Bali pada 18--24 Mei 2024.

World Water Forum adalah forum lintas batas yang fokus membahas penanganan masalah air yang diklaim terbesar di dunia. Selain Indonesia, World Water Council juga akan menjadi tuan rumah ajang tersebut.

Dalam rilis yang diterima Liputan6.com, Kamis, 19 Januari 2023, pertemuan mendatang akan menyediakan platform penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor air dalam skala global. Hal ini disebut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) Siti Nurbaya sebagai tonggak besar kontribusi Indonesia terhadap upaya masyarakat global dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.

Sebagai rangkaian persiapan menjelang World Water Forum ke-10 nanti, Indonesia menggelar National Stakeholders Forum (NFS) yang ke-3 di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023. Siti menjelaskan agenda itu bertujuan untuk menyosialisasikan capaian dan tujuan World Water Forum ke-10, serta memobilisasi pemangku kepentingan dalam menyosialisasikan forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan kembali bahwa kehidupan makhluk di Bumi sangat bergantung pada keberadaan dan ketersediaan air, terutama air bersih. Karena itu, pemukiman manusia biasanya diusahakan berdekatan dengan sumber air.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan agenda politik global, seperti Megatrend 2045, menempatkan air pada posisi strategis dalam kerangka Food, Energy, and Water (FEW), termasuk dalam kaitannya dengan bencana dan kesejahteraan. Penyediaan air bersih dan sehat tidak hanya terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi, tetapi juga terkait dengan poin ke-17.

"Hal ini menjadi modalitas penting dalam perumusan kerangka kebijakan air yang menekankan bahwa penyediaan dan pengelolaan air tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi terkait dengan prinsip hidrologi, biaya ekonomi, dan kelayakan," kata Siti.

Pipa PDAM rusak, warga Surabaya krisis air bersih

2 dari 4 halaman

Pendekatan Lanskap

Tradisi Bersihkan Diri Jelang Imlek di 7 Sumur Vihara Gayatri — Warga keturunan Tionghoa menggayung air saat membersihkan diri di salah satu sumur Vihara Gayatri, Depok, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023). (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Berdasarkan hal itu, Siti menyatakan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan lanskap dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk air. Artinya, pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan perbaikan dan pemulihan lingkungan.

"Implementasi tata kelola berbasis lansekap atau bentang alam dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, karena pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan manusia, melalui integrasi kebijakan yang kuat dan komprehensif serta penegakan hukum," ia menjelaskan.

Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa dinamika diskusi dan negosiasi dalam berbagai pertemuan internasional terkait air, menekankan perlunya pendekatan lanskap dalam tata kelola air. Dalam praktiknya menggunakan dua kerangka tata kelola utama, yaitu solusi berbasis alam, dan pendekatan berbasis ekosistem.

Pendekatan lanskap dalam pengelolaan air sangat dibutuhkan karena dikontrol secara ketat oleh aturan kartometrik, sehingga mampu mengidentifikasi elemen masyarakat sebagai subjek tata kelola dan merepresentasikan hubungan manusia-lanskap. Dengan demikian, format tata kelola yang digagas benar-benar mencerminkan keharmonisan multi-kepentingan dan multi-atribut lanskap, yang sangat spesifik di setiap wilayah.

3 dari 4 halaman

Momentum Kemakmuran

Pemkot Semakin Gencar Sentuh Saluran Penyebab Banjir di Kota Malang — Tim Satgas Drainase membersihkan timbunan sedimentasi di saluran sekunder agar tak menyumbat aliran air dan jadi salah satu penyebab banjir di Kota Malang (Kominfo Kota Malang)

Siti berharap forum tersebut bisa mendorong peningkatan kualitas kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya air hingga skala tapak. Lewat berbagai kegiatan, ia juga berharap konsep kerja terkait sumber daya air yang efektif bisa terbangun, serta prinsip-prinsip tata kelola yang dapat dipahami dan diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah dan aparatur di lapangan.

"World Water Forum 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sebagai perwujudan air untuk kemakmuran bersama dan pertumbuhan bersama," kata dia.

Forum ke-3 NFS dihadiri oleh organisasi internasional, kedutaan besar negara lain di Indonesia, LSM, publik, serta media internasional. Pertemuan ini juga sebagai pemberitahuan formal kepada para stakeholders internasional terkait rencana event World Water Forum ke-10 dan sekaligus mengonfirmasi tantangan-tantangan strategis mengenai pengelolaan air.

Terkait air, Presiden Joko Widodo dalam kesempatan terpisah meminta agar kepala daerah menahan kenaikan tarif air minum PDAM. Jokowi melihat itu salam satu penyebab kenaikan angka inflasi yang bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi.

"Tarif PDAM hati-hati. Tarif PDAM ini juga bisa menjadikan inflasi naik," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 4 halaman

Ditahan Tidak Naik

Ilustrasi pendistribusian air bersih (Istimewa)

Jokowi mengingatkan, pemerintah daerah harus bisa menjaga kenaikan harga yang diatur pemerintah. Selain PDAM, kenaikan tarif angkutan juga perlu menjadi perhatian.

Dia meminta sebisa mungkin Pemda menahan kenaikan tarif air minum yang dijual ke masyarakat. Namun jika tidak bisa mempertahankan tarif, kenaikannya harus seminimal mungkin. "Jadi dihitung betul. Kalau masih kuat, ditahan. Kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa asal sekecil mungkin," kata dia.

Dia memerintahkan kenaikan tarif air minum tidak boleh 100 persen dari harga sebelumnya. Dia merespons kebijakan beberapa Pemda yang menaikkan tarifnya di atas 100 persen. "Jangan sampai PDAM naik 100 persen, data yang masuk ke saya ini ada (kenaikannya tinggi)," kata Jokowi.

Penetapan tarif air minum menjadi kewenangan setiap kepala daerah. Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mengatur penerapan tarif yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi, dan setelah disetujui dewan pengawas.