Forum PWNU Desak PBNU Gelar Muktamar Paling Lambat Agustus 2026

Liputan6.com, Jakarta - Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia meminta pelaksanaan muktamar dilakukan paling lambat awal Agustus 2026. Desakan tersebut disampaikan langsung para ketua PWNU saat mendatangi kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Ketua PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin, mengatakan kehadiran para ketua PWNU merupakan bagian dari konsolidasi menyikapi dinamika internal organisasi.

Menurutnya, pasca kesepakatan islah, belum terlihat kemajuan signifikan dalam mengatasi kebuntuan komunikasi di tingkat elit PBNU.

Aspirasi tersebut disampaikan kepada Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, secara daring, serta diterima langsung Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Forum menilai keterlambatan muktamar berpotensi mengganggu konsolidasi organisasi dan menghambat peran strategis Nahdlatul Ulama di tingkat kebangsaan maupun keummatan.

Gus Rozin menyebut terdapat tiga poin tuntutan yang disampaikan kepada PBNU. Pertama, muktamar diminta digelar pada akhir Juli atau awal Agustus 2026 sesuai keputusan Rapat Pleno PBNU 29 Januari 2026.

“Jika hingga Agustus 2026 Muktamar tidak terlaksana, PWNU bersama PCNU akan menyatakan mosi tidak percaya kepada PBNU,” kata Gus Rozin.

Kedua, PBNU diminta menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah 18 Maret 2026, termasuk pembentukan panitia Munas/Konbes dan Muktamar serta percepatan penerbitan surat keputusan.

Ketiga, Steering Committee diminta menetapkan peserta muktamar, meliputi PWNU, PCNU, dan PCINU, paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan.

Sikap tersebut disebut didukung 23 Ketua PWNU dari berbagai provinsi, mulai dari Aceh hingga Papua Pegunungan.

Forum menilai percepatan muktamar menjadi langkah krusial untuk menjaga legitimasi kepemimpinan dan soliditas organisasi.

“Ini bukan sekadar agenda organisasi, tetapi menyangkut masa depan jam’iyah dan peran strategis NU bagi bangsa,” demikian pernyataan forum.

Gus Rozin menegaskan forum tersebut merupakan inisiatif mandiri para ketua PWNU tanpa koordinasi khusus.

“Forum ini murni inisiatif para ketua PWNU, tidak dikoordinir secara khusus. Bahkan kedatangan mereka ke Jakarta juga atas biaya sendiri, padahal ada yang dari Aceh dan Papua Pegunungan,” pungkasnya.