Mujadalah Kiai Kampung: Pemerintah Tak Bisa Sendiri Tangani Kayu Gelondongan Bencana Sumatera

Liputan6.com, Jakarta - Mujadalah Kiai Kampung meminta pemerintah melibatkan pihak lain dalam proses pembersihan kayu gelondongan yang terseret banjir di sejumlah wilayah terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Organisasi tersebut menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri mengingat besarnya volume material kayu dan kompleksitas penanganannya.

Pengurus Mujadalah Kiai Kampung, Siti Zuhro, mengatakan pembersihan kayu harus dilakukan secara cepat dan efektif agar masyarakat tidak mengalami dampak lanjutan yang berkepanjangan.

"Volume material kayu yang berserakan sangat besar dan kompleks penanganannya. Apabila proses pembersihan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, maka diperlukan biaya yang amat signifikan, durasi pengerjaan yang panjang, serta ketersediaan tenaga dan alat yang besar, yang berpotensi mengganggu prioritas kerja negara lainnya,” ujar Siti dalam konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Untuk mengatasi masalah tersebut, pihaknya  mengusulkan pemerintah membuka mekanisme lelang terbatas atau seleksi terbuka bagi perusahaan swasta yang berminat melakukan pembersihan kayu gelondongan di daerah terdampak.

Kayu yang dikumpulkan dapat diberikan secara cuma-cuma sebagai kompensasi kepada perusahaan pelaksana, sebagai imbalan atas kewajiban mereka menyelesaikan pembersihan sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait melakukan verifikasi ketat terhadap kemampuan teknis, operasional, dan finansial perusahaan sebelum penetapan pemenang lelang, guna memastikan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Siti menegaskan bahwa kerja sama tersebut harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Ia menyebut skema ini dapat mengurangi beban anggaran pemerintah dan mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. “Kami meyakini poin penting tadi itu bisa dilakukan dengan sangat segera untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang terdampak bencana ini,” katanya.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Siti berharap pemerintah pusat segera mempertimbangkannya. “Ini kerja yang tidak bisa ditunda, membutuhkan akselerasi tepat dari kita semua,” ucapnya.

Pengurus Mujadalah Kiai Kampung lainnya, Hendardi, menyatakan bahwa usulan ini merupakan langkah konstruktif yang dapat membantu pemerintah menyelesaikan persoalan di wilayah Sumatra.

“Tanggung jawab sosial ini kami lemparkan melalui usulan ini bisa diterima bisa tidak. Kita melepaskan diri dari perdebatan ini bencana nasional atau bukan, kita tidak masuk ke situ. Kita memberikan usulan yang lebih konkret,” ujar Hendardi.

Ia mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru, mengingat kayu gelondongan yang dikelola berpotensi menimbulkan kepentingan berbagai pihak.

"Itu penting. Jangan pengawasan justru menimbulkan persoalan baru karena materi barang dalam hal ini kayu yang kita minta dikelola, juga rawan dari interest berbagai pihak,” katanya.

Hendardi juga meminta pemerintah membuka ruang bagi partisipasi publik dalam memberikan masukan konkret seperti ini. “Usulan yang konkret dari masyarakat sangat penting untuk diakomodasi oleh pemerintah,” ujarnya