KMP Kuasai Parlemen, Jokowi Diminta Tak Gentar

Liputan6.com, Jakarta - Zulkifli Hasan, politisi Partai Amanat Nasional ini secara resmi terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2014-2019. Hal ini sekaligus melengkapi dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya berhasil mengusung Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Banyak kalangan memprediksi hal ini akan membuat pemerintahan mendatang yang dipimpin Jokowi-JK bakal terganggu. Lantaran program pemerintah dapat terhambat dalam pembahasan di DPR.

Namun kekhawatiran tersebut dibantah oleh salah satu mantan politisi PDI Perjuangan, Topane Gayus Lumbuun. Hal ini karena menurut Gayus, dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, presiden memiliki kekuatan politik lebih besar dibandingkan parlemen.

"Bentuk pemerintahan yang presidensial ini tidak perlu takut dengan DPR melakukan hal-hal yang menyimpang atau menggunakan kekuasannya tanpa etika politik. Itu tidak perlu khawatir," ujar Gayus Lumbuun saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

"Karena kekuatan presiden dalam presidensial ini besar sekali," sambung dia.

Menurut dia, dalam sistem presidensial,  DPR hanya mengatur 3 hal saja yaitu, anggaran, kontrol, serta regulasi. Sementara, presiden memiliki kewenangan yang lebih khusus. Jadi, Gayus yang juga mantan anggota Komisi III DPR ini tetap optimistis pemerintahan mendatang dapat berjalan dengan baik.

"Saya optimis akan stabil. Dan itu tentunya harus ada kewibawaan. Dan kewibaan itu tentunya mengenai pendekatan dan komuniasi dengan semua pihak. Dan yang penting ada etika politik dari semua pihak. Baik pihak presiden maupun DPR," pungkas Gayus yang kini menjadi salah satu Hakim Agung.

Sementara itu, setelah pemilihan Ketua DPR dan Ketua MPR tersebut, Jokowi mengaku akan fokus membangun pemerintahan dan penyusunan kabinet sebelum dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober.

"Pemilihan DPR sudah rampung, DPR sudah, MPR sudah rampung, sekarang tinggal waktunya untuk bekerja," ujar Jokowi. (Mut)