Janji Jokowi Membentuk Kabinet Bebas Mafia Mulai Ditagih

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok masyarakat dari berbagai elemen mulai menagih janji pada presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. Hal yang ditagih adalah janji Jokowi di masa kampanye Pilpres 2014 yang akan membentuk kabinet bebas mafia dan agen neolib.

"Sejak awal mafia sudah lama ada. Kita dijajah pedagang. Jadi belum tentu ganti pemerintah, belum tentu ganti mafia. Selama revolusi mental belum memutus ikatan mafia, maka belum ada revolusi mental," tegas Romo Benny Susetyo di Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Pengamat sosial itu melihat ada indikasi terjadinya politik transaksional pada tawar menawar posisi menteri di kabinet Jokowi-JK. Ia pun mengingatkan Jokowi yang bisa terpilih karena jasa rakyat.

"Oleh karena itu Jokowi harus tunduk pada rakyat. Rakyat mengharapkan perubahan, bersih, tidak korup, dan tidak manipulatif. Kabinet yang bekerja keras," tegas dia.

Selain itu, posisi menteri diakui Benny adalah posisi strategis. Ia pun meminta agar Jokowi berkoordinasi dengan KPK agar tak ada menteri mendatang yang terkena perilaku korupsi. Benny menyampaikan pula pentingnya uji kelayakan dan kepatutan pada calon menteri Jokowi-JK.

"Kabinet harus dipersiapkan dengan baik. Kalau keliru, kredibilitas akan turun, maka dolar bisa naik. Lalu kepercayaan masyarakat tidak akan seperti dulu lagi," tutur Benny.

Sementara itu, Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, menegaskan struktur Kabinet Jokowi-JK haruslah diisi oleh mereka yang mau kerja keras dan memiliki keyakinan untuk mewujudkan Trisakti dalam kebijakan pemerintahan ke depan.

"Pemerintahan Jokowi-JK juga harus memenuhi janjinya menolak masuk orang-orang yang menjadi bagian sindikat mafia dan agen neoliberal dalam kabinet ke depan," tegas Dani. 9Yus)