Calon Menteri Jokowi-JK Bakal Jalani Fit and Proper Test?

Liputan6.com, Jakarta - Tim Transisi akan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menentukan kriteria menteri Jokowi-JK. Tim ini berniat mewujudkan keinginan Jokowi agar seluruh menteri dapat diawasi sejak awal masa jabatan nanti.

"Ini lagi mencoba mencari waktu bertemu KPK untuk mencari mekanisme antikorupsi yang dapat diterapkan mulai dari awal pemerintahan Pak Jokowi," kata Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Senin (8/9/2014).

Andi mengatakan, surat itu sudah dikirimkan ke PPATK dan KPK. Tim Transisi hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk berdiskusi. Andi meyakini, PPATK dan KPK sudah memiliki kriteria sendiri terkait penanggulangan korupsi di tubuh pemerintah.

"Tampaknya KPK dan PPATK sudah punya mekanismenya tinggal diserahkan ke kami pelajari sedikit dan menerapkan diawal pemerintahan," tutur Andi.

Andi menjelaskan, apa yang disampaikan PPATK dan KPK akan masuk dalam kriteria integritas menteri Jokowi. Di dalamnya adalah bersih, tidak terkait kasus korupsi, kemungkinan kecil terlibat kasus korupsi dilihat dari aktivitas selama ini.

"Itu yang akan dimintakan saran ke KPK tentang pencegahan dini seperti apa, PPATK juga memintakan saran betul-betul bisa menelusuri kekayaan pejabat publik sejak diawal pemerintahan," jelas Andi.

Meski begitu, dia tidak mengetahui apakah Jokowi-JK akan menerapkan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan kepada calon menteri yang akan mengisi kabinetnya. Sebab, nama menteri merupakan hak prerogatif Jokowi-JK.

"Saya tidak tahu. Kami diminta hanya kriterianya bagaimana menerapkannya tinggal Pak Jokowi, seleksi menterinya saya nggak tahu. Kami masukan dalam kriteria integritas, apakah itu akan dilakukan sebelum memilih calon menteri atau tidak saya tidak tahu karena itu betul-betul ruang politiknya Jokowi-JK," tandas Andi. (Mvi)