Prabowo Mundur dari Pilpres Jadi Sorotan Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan menolak dan mundur dari proses Pemilihan Presiden (Pilpres). Saksi kubu Prabowo-Hatta pun walk out dari proses rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kandidat presiden dari Koalisi Merah Putih itu lantas jadi sorotan dunia. Sejumlah media asing mengabarkannya.

Kantor Berita Inggris BBC, Selasa (22/7/2014) menulis laporannya dalam berita bertajuk "Indonesia presidential candidate Prabowo rejects election process" - Kandidat presiden Prabowo menolak proses pemilu.

Dijelaskan penolakan Prabowo diputuskan karena adanya kecurangan besar-besaran pada proses Pilpres. Namun disebutkan kubu Prabowo tidak akan menggunakan kekerasan atas keputusannya ini.

Global Post dari Amerika Serikat mengabarkan "Indonesia's Prabowo likely to deny election result". Media itu menulis Prabowo mendesak agar rekapitulasi suara dihentikan karena adanya kecurangan.

Media Qatar Al-Jazeera melansir "Prabowo rejects Indonesian election process". Dipaparkan Prabowo menegaskan Pilpres 2014 berjalan tidak demokratis. Sehingga ia menarik diri dari proses tersebut.

Dalam sebagian besar quick count atau hitung cepat yang mencuat, nama Joko Widodo atau Jokowi keluar sebagai pemenang Pilpres.

"Tapi Prabowo berkali-kali mengklaim dari hasil polling yang dikeluarkan lembaga yang punya kaitan dengannya, dirinya lebih unggul," tulis Al-Jazeera.

Portal berita Singapura Channel News Asia mewartakan "Indonesia's Prabowo quits presidential race". Mengutip pernyataan di Facebook Prabowo, media tersebut menuliskan "Di Papua, ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan untuk pemilihan suara ulang (PSU) tetapi tidak digubris oleh KPU".

Sydney Morning Herald memuat berita bertajuk "Prabowo Subianto 'withdraws' from Indonesian presidential election on day vote was to be declared". Media Australia itu menjelaskan pernyataan Prabowo yang menyebut Komisi Pemilihan Umum milik negara gagal dalam menjalankan demokrasi. Sehingga ia menarik keikutsertaannya dari proses Pilpres. (Sss)