Dinilai Pro Reforma Agraria, Petani Bogor Dukung Jokowi-JK

Liputan6.com, Bogor - Pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mendapatkan dukungan dari perbagai lapisan masyarakat untuk bisa menduduki kursi Presiden RI. Kali ini, sokongan datang dari kaum petani yang tergabung dalam Gerakan Desa Bangkit (GDB).

Deklarasi dan konsolidasi nasional Gerakan Desa Bangkit ini, diikuti ratusan petani yang berasal dari wilayah Bogor. Mereka yang hadir bersiap memberikan suaranya kepada pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres, 9 Juli mendatang.

"Mari jadikan Jokowi presiden bagi kaum petani Indonesia," ujar Ketua Koordinator Gerakan Desa Bangkit Idham Arsyad, di Bogor, Kamis (12/6/14).

Gerakan Desa Bangkit yang digagas Idham, merupakan sebuah gerakan baru yang anggotanya berasal dari perserikatan petani, nelayan hingga buruh. "Gerakan ini berdiri lantaran sepaham dengan visi dan misi Jokowi-JK yang pro kepada perubahan nasib kaum petani Indonesia," ujarnya.

Menurut Idham, pihaknya akan mengerahkan jaringan petani nasional, terlebih di wilayah Jawa Barat yang memang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani. "Kaum petani di Jawa Barat itu sekitar 70%. Kami optimis semuanya akan mendukung Jokowi-JK," katanya.

Sementara fungsionaris tim sukses Jokowi-JK Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri menyatakan, majunya gubernur nonaktif DKI Jakarta pada Pilpres 2014 membawa harapan besar bagi perubahan nasib kaum petani. Sebab, dalam visi misi program kerjanya, Jokowi dinilai pro terhadap kebijakan reforma agraria.

"Dia (Jokowi) ingin membangun Indonesia dimulai dari pedesaan, dengan instrumen yang dipakai mendorong reforma agraria dan program kepemilikan tanah sebesar 9 juta hektare bagi petani," ujarnya.

Menurut Hanif, kebijakan reforma agraria yang selama ini dilakukan pemerintah belum berjalan maksimal. Terlebih, dalam memberikan modal dalam mengelola hasil pertaniannya.

Hanif menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah jelas mengatur tata kelola pemerintahan desa, yang salah satunya memberikan dana sebesar Rp 1,2-1,5 miliar setiap desa per tahunnya.

"Kebijakan tersebut yang concern dilakukan oleh Jokowi-JK jika terpilih menjadi Presiden RI," katanya.

Hanif menambahkan, kebijakan reforma agraria dan kepemilihan lahan sebesar 9 juta hektare bagi petani yang diperjuangkan Jokowi-JK, akan sangat membantu peningkatan kualitas hidup petani, serta meningkatkan pembangunan desa di seluruh Indonesia.