PDUI Soroti Sistem Dokter Internship, Termasuk soal Status yang Tidak Jelas

Liputan6.com, Jakarta - Meninggalnya sejumlah dokter internship dalam beberapa bulan terakhir memicu sorotan terhadap sistem pembinaan dan perlindungan mereka di lapangan. Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PP PDUI) menilai, kasus-kasus ini bukan sekadar peristiwa individual, melainkan sinyal adanya persoalan yang lebih mendasar dalam pelaksanaan program internship.

Dalam audiensi dengan perwakilan dokter internship dari berbagai institusi pendidikan, PDUI menerima berbagai laporan terkait kondisi kerja yang dihadapi peserta. Mulai dari beban kerja yang dinilai berlebihan hingga lemahnya pengawasan di wahana internship, menjadi sejumlah isu yang kini didorong untuk segera dievaluasi.

Pertama, status dokter internship tidak jelas, apakah sebagai peserta pendidikan atau tenaga kerja layanan kesehatan. Ketua Umum PP PDUI, dr. Ardiansyah Bahar, MKM, mengatakan ketidakjelasan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum, tidak jelasnya hak dan kewajiban, serta minimnya jaminan keselamatan kerja. 

Kedua, pengawasan dan evaluasi yang lemah. Pengawasan terhadap wahana internship dinilai tidak efektif sehingga terjadi ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi di lapangan.

Ketiga, dokter internship mendapatkan beban kerja berlebihan. "Standar kerja yang seharusnya 40-48 jam/minggu, di lapangan jauh melebihi batas tersebut," kata Ardiansyah dalam keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com.

Keempat, perlindungan dan mekanisme pelaporan yang lemah. Tidak adanya sistem pengaduan yang aman membuat peserta mengalami ketakutan untuk melapor, diperparah dengan tidak jelasnya mekanisme banding dan transparansi penilaian.

Melihat temuan persoalan yang dialami dokter internship, PDUI memberikan rekomendasi agar program tersebut bisa berjalan lebih baik tanpa mempertaruhkan keselamatan peserta. 

Pertama, mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, termasuk kelayakan fasilitas, beban kerja, dan sistem pembinaan.

Kedua, pembentukan tim investigasi independen untuk menyusun kronologis resmi kasus kematian, melakukan investigasi lapangan, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas. 

Ketiga, penguatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dimana pemerintah perlu memastikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja peserta, perlindungan terhadap risiko infeksi, dan standar kerja yang manusiawi.

Keempat, perbaikan sistem pengawasan dan bimbingan, dimana perlu evaluasi peran dan kualitas pembimbing, penguatan supervisi berbasis standar, dan keterlibatan organisasi profesi dalam pembinaan.

Kelima, reformulasi status dan hak peserta internship, dimana perlu kejelasan status hukum peserta, hak, kewajiban, dan kompensasi.

Keenam, penguatan sistem pengaduan dan whistleblower untuk menjamin keamanan peserta dalam menyampaikan keluhan dan membangun sistem pelaporan yang independen dan terlindungi.

PDUI menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi dokter yang menjadi korban dari sistem yang belum sempurna. "Keselamatan dokter adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan pasien dan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan," kata Ardiansyah.