PP Tunas Resmi Dijalankan, IDAI Sebut Ini 'Pagar Pelindung' Selamatkan Generasi Emas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Kebijakan ini menjadi langkah besar dalam membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, sekaligus memperkuat perlindungan di ruang digital.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyambut baik implementasi kebijakan tersebut. Ketua Pengurus Pusat IDAI, Piprim Basarah Yanuarso, menilai PP Tunas sebagai langkah penting untuk menjaga tumbuh kembang anak di tengah derasnya arus digital.

"Kebijakan ini telah lama dinantikan oleh kalangan medis mengingat semakin mengkhawatirkannya dampak negatif media sosial terhadap tumbuh kembang anak," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Health Liputan6.com pada Minggu, 29 Maret 2026.

Menurut Piprim, PP Tunas bukan sekadar aturan pembatasan, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif untuk melindungi anak dari risiko yang belum siap mereka hadapi.

"PP Tunas ini adalah pagar pelindung di tepi jurang. Bukan untuk menjauhkan anak dari dunia luas, tetapi untuk melindungi mereka agar tidak jatuh sebelum cukup kuat dan siap," tambahnya.

Kebijakan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur penonaktifan akun anak di bawah 16 tahun pada sejumlah platform digital populer.

Dampak Media Sosial pada Tumbuh Kembang Anak

Selama beberapa tahun terakhir, IDAI menyoroti dampak paparan layar (screentime) terhadap anak. Paparan berlebihan dinilai dapat memicu berbagai gangguan, baik secara fisik maupun mental.

Piprim menegaskan bahwa anak di bawah usia dua tahun seharusnya tidak terpapar gawai sama sekali. Masa tersebut merupakan periode emas perkembangan otak yang membutuhkan interaksi nyata, bukan layar.

"Dua tahun pertama kehidupan adalah masa krusial perkembangan anak yang tidak bisa digantikan oleh stimulasi dari gawai," ujarnya.

Pada anak yang lebih besar, penggunaan media sosial tanpa kontrol juga dapat memicu gangguan emosi, kecanduan digital, hingga penurunan kemampuan bersosialisasi.

IDAI menilai batas usia 16 tahun sebagai langkah yang rasional. Pada usia ini, anak umumnya mulai memiliki kematangan emosional dan kognitif yang lebih baik dalam menyaring informasi.

Dengan demikian, pembatasan ini bukan bentuk larangan mutlak, melainkan upaya preventif untuk meminimalkan dampak negatif media sosial.

Meski kebijakan ini penting, IDAI menegaskan bahwa peran orang tua tetap tidak tergantikan. Ketua Unit Kerja Koordinasi Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial IDAI, Fitri Hartanto, menekankan pentingnya pendampingan di rumah.

"Pembatasan usia itu penting, tapi pendampingan tetap penting. Ini bukan tentang mengganti peran orang tua dengan aturan, tapi bagaimana aturan ini menjadi fondasi agar orang tua bisa menjalankan perannya lebih baik," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa anak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara nyata, bergerak aktif, serta membangun ketahanan mental di dunia nyata.

IDAI menilai PP Tunas sebagai langkah awal yang penting. Namun, perlu diikuti dengan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, platform digital, tenaga kesehatan, hingga keluarga.

"Pembatasan akses media sosial bukan solusi tunggal. Ini adalah langkah awal yang baik, tetapi harus diikuti dengan penguatan fondasi keluarga," kata Fitri.

Dengan jumlah anak di bawah 16 tahun di Indonesia yang mencapai sekitar 70 juta jiwa, kebijakan ini dinilai sangat strategis untuk menjaga kualitas generasi mendatang.

IDAI mengajak seluruh lapisan masyarakat menjadikan implementasi PP Tunas sebagai momentum untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat.

"Ini bukan pekerjaan mudah. Namun, ini langkah yang harus kita jalani untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia," pungkas Piprim.