Kesehatan Jiwa Anak Indonesia Mengkhawatirkan, DPR Minta Jangan Dipandang Sepele

Liputan6.com, Jakarta - Temuan pemerintah mengenai tingginya indikasi gangguan kesehatan jiwa pada anak harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto saat menanggapi hasil skrining program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Di mana hampir 10 persen dari sekitar 7 juta anak yang diperiksa menunjukkan gejala kecemasan dan depresi.

Menurut Edy, angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan kesehatan mental pada anak tidak bisa lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Negara perlu memperkuat sistem penanganan sejak dini, terutama melalui pelayanan kesehatan primer.

“Penanganan kesehatan jiwa anak harus lebih didorong pada pendekatan promotif, preventif, dan deteksi dini terhadap gejala gangguan mental ringan. Jangan menunggu sampai kondisi anak memburuk hingga menimbulkan disabilitas,” kata Edy dalam keterangan pers, Rabu (11/3/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa penguatan pelayanan kesehatan primer, terutama Puskesmas dan Posyandu, harus menjadi prioritas dalam strategi nasional penanganan kesehatan mental anak.

Layanan yang dekat dengan masyarakat dinilai paling efektif untuk melakukan pemantauan dan intervensi dini.

“Puskesmas dan Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kesehatan di masyarakat. Di sinilah deteksi awal masalah kesehatan jiwa anak dapat dilakukan secara lebih cepat dan sistematis,” ujarnya.

Edy juga menekankan pentingnya melibatkan kader kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa.

Menurutnya, kader kesehatan yang selama ini aktif di masyarakat perlu mendapatkan pelatihan khusus agar mampu mengenali tanda-tanda awal gangguan mental pada anak.

“Kader kesehatan perlu dilatih untuk mengenali gejala dan masalah gangguan jiwa sejak dini. Mereka juga dapat mendampingi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan jiwa anak,” jelasnya.

Selain itu, kader kesehatan juga diharapkan mampu memberikan pendampingan kepada keluarga terkait langkah yang harus dilakukan apabila ada anggota keluarga yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Baik ringan maupun berat, termasuk mengarahkan mereka ke fasilitas layanan kesehatan yang tepat.

Dalam konteks penguatan layanan berbasis komunitas, Edy menilai peran Posyandu perlu diperluas tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental.

“Peran Posyandu perlu diperkuat. Jika diperlukan, Posyandu dapat menambah meja layanan baru atau meja keenam yang khusus menyediakan konseling kesehatan jiwa bagi anak dan keluarga,” kata Legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Untuk mendukung adanya pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas dan posyandu, Edy mengusulkan adanya penguatan. Bagi tenaga kesehatan seperti perawat dan bidan, perlu diberikan pembekalan lebih lanjut dalam penanganan awal kasus kesehatan jiwa. Sementara bagi kader posyandu, pengetahuan untuk mendeteksi dan menuntun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan jiwa juga harus diajarkan.

Lebih lanjut, ia mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera menyusun pedoman dan regulasi yang lebih jelas terkait pelayanan kesehatan jiwa di tingkat pelayanan dasar.

“Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu menyusun pedoman dan regulasi pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas dan Posyandu. Hal ini penting karena pelayanan kesehatan dasar berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga perlu ada standar nasional yang jelas,” tegas Edy.

Edy menambahkan bahwa penanganan kesehatan jiwa anak harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan komunitas. Dengan sistem deteksi dini yang kuat dan dukungan lingkungan yang sehat, diharapkan masalah kesehatan mental pada anak dapat ditangani lebih cepat dan mencegah dampak yang lebih serius di masa depan.

“Investasi terbesar bangsa adalah pada generasi muda. Kesehatan jiwa anak harus dijaga sejak dini agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” tuturnya.

Sebelumnya, Menkes Budi menyampaikan, hampir 10 persen anak Indonesia terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa. Angka ini diungkap dalam CKG periode 2025–2026.

Dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendeteksi gejala kecemasan dan depresi dalam jumlah signifikan.

Menurut Budi, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala cemas (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena dapat berujung pada kematian akibat bunuh diri.

Data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri, dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023.

Budi menjelaskan, masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi faktor individu, tetapi juga lingkungan keluarga, pertemanan, serta pendidikan.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining CKG hingga menjangkau 25 juta anak.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Maria Endang Sumiwi, mengatakan hasil skrining akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas.

Saat ini pemerintah juga mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya masih terbatas, yakni sekitar 203 orang. Selain itu, pemerintah menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui Healing119.id guna mendukung intervensi cepat.