Bukan Ancaman, Penurunan Fertilitas adalah Peluang untuk Perkuat Kualitas SDM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan isu penurunan fertilitas tak selalu harus dipandang sebagai ancaman.

“Isu penurunan fertilitas tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat kualitas manusia Indonesia,” kata Wihaji dalam Dialogue on Navigating the Narrative of Declining Fertility yang diselenggarakan United Nations Population Fund (UNFPA) di Jakarta, Selasa (21/10/25).

Penurunan infertilitas merujuk pada turunnya angka kehamilan dan kelahiran bayi di dunia termasuk Indonesia. Data menunjukkan, 71 ribu perempuan di Indonesia menikah tanpa keinginan memiliki anak. Maka dari itu, Wihaji menegaskan, perubahan sosial dan ekonomi saat ini menuntut kebijakan baru yang adaptif.

"Ini realitas baru. Pertanyaannya bukan lagi apakah fertilitas masalah, tetapi bagaimana menjadikannya peluang bagi pembangunan SDM (sumber daya manusia) yang unggul,” katanya.

Wihaji menekankan, keluarga berencana tidak boleh dianggap isu yang telah selesai. Prof. Haryono, mantan Kepala BKKBN, pernah menyebut, keluarga prasejahtera dapat dientaskan dari kemiskinan melalui metode kontrasepsi yang tepat.

"Pengendalian kelahiran adalah bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial, bukan sekadar urusan kesehatan,” ujar Wihaji.

Menurutnya, pengelolaan fertilitas harus mencakup aspek ekonomi, mental, psikologis, dan kualitas generasi. Karenanya, tugas Kemendukbangga/BKKBN bukan sekadar mengatur jumlah penduduk, tetapi menyiapkan outcome — manusia Indonesia yang berkualitas.

"Isu kontrasepsi adalah bagian dari kebijakan besar untuk membangun bangsa yang sehat dan berdaya," tambahnya.

Wihaji juga mengingatkan pentingnya efisiensi negara melalui investasi kontrasepsi.

"Berapa biaya yang dikeluarkan negara akibat kematian ibu, anak, atau stunting? Jauh lebih efisien jika kita menyediakan alat kontrasepsi yang tepat. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada kontrasepsi menghasilkan manfaat berlipat,” tegasnya.

Ia menambahkan, tahun ini pemerintah menambah anggaran kontrasepsi sebesar Rp 330 miliar untuk memperluas akses hingga ke pelosok.

"Kontrasepsi bukan soal hamil atau tidak. Ini soal hak, soal masa depan. Siapa pun yang ingin menjarangkan kelahiran harus mendapatkan akses yang mudah," katanya.

Wihaji tak memungkiri, baik fertilitas rendah maupun tinggi, keduanya memiliki konsekuensi.

“Yang terpenting adalah memastikan setiap keluarga punya pilihan, setiap anak tumbuh sehat, dan setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya,” ujarnya.

Sementara, perwakilan UNFPA Indonesia, Hassan Mohtashami, saat membuka dialog menyoroti perlunya perubahan paradigma.

"Turunnya fertilitas tidak boleh lagi ditakuti. Kita perlu membingkai ulang dari ancaman menjadi peluang. Keberhasilan ekonomi sejati bertumpu pada hak dan pilihan setiap individu," ujarnya.

Sementara itu, Kartini Sjahrir, Peneliti Antropologi Indonesia. mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa plural.

"Kita tidak bisa menyalin kebijakan negara lain secara mentah. Jepang kini mengalami stagnasi demografi karena gagal menyesuaikan kebijakan dengan perubahan sosial. BKKBN dulunya berhasil menekan angka kelahiran; kini tugas kita adalah mengatur keseimbangan, bukan menekan," ujarnya.