3 Poin yang Jadi Bahasan Utama Rapat Koordinasi Persiapan Idul Fitri 2024

Warsito menambahkan, rakor ini digelar dengan maksud memastikan semua kementerian dan lembaga sesuai dengan kewenangan serta tugasnya untuk mempersiapkan terkait dengan perayaan Idul Fitri dan mudik lebaran.

Dia pun menyinggung soal hasil survei Kementerian Perhubungan yang menunjukkan soal potensi jumlah pergerakan masyarakat pada mudik Lebaran 2024. Tahun ini, pemudik berpotensi mencapai 71.7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang.

"Kita bersyukur memiliki pengalaman mengoordinasikan secara rutin, terutama pasca COVID-19, yaitu Lebaran tahun lalu dan Nataru telah berjalan dengan baik. Sedangkan tahun ini, jumlah masyarakat yang akan mudik diperkirakan mencapai 71,7 persen atau sebanyak 193,6 juta orang.”

“Angka ini meningkat dibanding mudik lebaran tahun 2023 yakni 123,8 juta orang,” jelas Warsito.

Sementara, puncak arus mudik tahun 2024 diprediksi akan terjadi pada 5-7 April 2024. Sedangkan puncak arus balik pada 14-16 April 2024.

Sepanjang periode tersebut, pemerintah akan melakukan langkah antisipasi di antaranya kesiapan rest area, ledakan pengunjung di destinasi wisata, antisipasi bencana alam/cuaca ekstrem, ataupun antisipasi konflik sosial.

Menutup pertemuan, Warsito menekankan bahwa pihaknya akan terus memantau persiapan Idul Fitri melalui rapat koordinasi teknis dengan seluruh pihak terkait. Juga koordinasi secara daring untuk penyelesaian permasalahan teknis di lapangan.

Pada kesempatan ini, Warsito mengapresiasi Kementerian/Lembaga yang menyiapkan mudik gratis untuk masyarakat.

Ia berharap kelayakan moda transportasi agar menjadi prasyarat yang benar-benar diterapkan.

Dikonfirmasi bahwa rapat koordinasi ini dihadiri oleh:

• Sekretaris Utama BMKG
• Sekretaris Utama BNPB
• Staf Ahli Kemenko PMK
• Staf Ahli Kemenparekraf
• Walikota Cilegon
• Perwakilan dari Kementerian Agama
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian PANRB
• Kementerian Kesehatan
• Kementerian PUPR
• TNI, Polri, Jasa Marga, ASDP, KAI, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Pelni.