Ragam Tanggapan Soal Marketplace Guru yang Nadiem Makarim Tawarkan, Warganet: Dapat Cashback Dong Ya?

Tak berhenti di sana, beragam respons warganet terkait marketplace guru masih berlanjut. Bahkan, sudah menjadi bahasan yang trending di media sosial TikTok.

"Mau lewat kurir mana? Mau pakai pembayaran COD atau e-wallet," ujar seorang warganet dengan emoticon tertawa.

"Ini nanti pakai paylater juga gak nih gajinya," kata pemilik akun @a***y.

"Nanti kalau sudah ada marketplace guru, yang ganteng dan cantik auto langsung di check out," sambung warganet lain.

Ada pula warganet yang merasa jikalau marketplace guru sebenarnya ide yang baik. Hanya saja, sebutannya terdengar kurang tepat.

"Marketplace untuk guru ini sebenarnya bagus konsepnya. Cuma sayangnya orang pada fokus sama kata marketplace kesannya kurang tepat ya," tulis akun @l***a.

"Marketplace guru sepertinya terobosan yang bagus. Tapi mbok ya istilahnya jangan marketplace," ujar akun @h***a.

Marketplace guru mulanya keluar dari mulut Nadiem Makarim saat tengah mendiskusikan soal guru honorer. Sebab, selama ini banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik dan merekrut guru honorer.

Guru honorer masih terus ada lantaran sistem keluar masuk di institusi pendidikan yang selama ini terjadi dengan mudah. Padahal, perekrutan guru tidak dapat berlangsung dengan cepat dan tiba-tiba.

"Rekrutmen guru itu dilakukan secara gelondongan per tahun. Menurut kita ini suatu masalah yang akan selalu menyebabkan kebutuhan guru secara tiba-tiba di dalam sekolah, yang ujung-ujungnya pasti akan terpaksa merekrut honorer dan ini harus kita selesaikan dengan mekanisme," kata Nadiem.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah marketplace guru. Solusi ala Nadiem satu ini dipercaya bisa menawarkan kemudahan untuk perekrutan guru nantinya.

"Akan ada suatu tempat (marketplace) dimana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia," kata Nadiem.

Sebelumnya, Nadiem turut mengungkapkan bahwa solusi ini sudah didiskusikan selama enam bulan belakangan bersama tiga kementerian lain yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Harapannya ini akan jadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024," kata Nadiem.