Menko Muhadjir: Kades dan Lurah Harus Tahu Jumlah Ibu Hamil dan Status Gizinya

Menko PMK Muhadjir Effendy — Menko PMK **Muhadjir Effendy** saat memberikan arahan saat sesi 'Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Provinsi Jawa Barat' pada Kamis, 19 Januari 2023. (Dok Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Kemenko PMK RI)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy berpesan kepada pimpinan daerah, terutama kepala desa (kades) dan lurah bahwa mereka harus tahu berapa jumlah ibu hamil di daerahnya beserta status gizi.

Upaya tersebut bertujuan untuk penanganan stunting yang lebih spesifik di tiap daerah. Permasalahan kemiskinan ekstrem dengan stunting saling beririsan satu sama lainnya.

Dilihat dari data di lapangan yang dihimpun Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), sebanyak 58 persen penduduk yang berada dalam jerat kemiskinan ekstrem berpotensi melahirkan anak stunting.

Maka dari itu, seluruh perangkat daerah wajib mengetahui jumlah ibu hamil, termasuk status gizi dan kondisi keluarganya.

"Diharapkan setiap kepala desa, lurah, dan jajaran perangkat desa mengetahui jumlah dan posisi ibu hamil di desanya, termasuk status gizi dan kondisi keluarga," tegas Muhadjir saat sesi 'Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Jawa Barat' baru-baru ini.

Penurunan prevalensi angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi Jawa Barat terus digencarkan. Masing-masing kabupaten/kota memiliki strategi dan inovasi yang dilakukan.

Seperti halnya, Pemerintah Kota Depok yang telah melakukan inovasi dan kolaborasi untuk penanganan stunting. Menurut Mohammad Idris selaku Wali Kota Depok, terdapat beberapa program unggulan yang telah dilaksanakan, mulai dari Sekolah Pra Nikah hingga Pusat Pemulihan Gizi Buruk di Puskesmas.

Aksi heroik dilakukan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok bersama Dinas Perhubungan Kota Depok saat bertugas. Dengan sigap, petugas langsung menolong dan membawa ibu hamil yang mengalami kontraksi di atas motornya.

2 dari 3 halaman

Gerakan Penurunan Stunting

Menikmati Liburan Alternatif di RPTRA Bhineka Jakarta Selatan — Anak-anak bermain di RPTRA Bhineka Jakarta Selatan, Sabtu (30/7/2022). Selain menjadi alternatif mengisi libur bersama keluraga, taman juga menjadi ruang bagi warga untuk berinteraksi sosial sekaligus mengeduksi anak untuk bermain bersama teman-teman dengan wahana yang tersedia. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sementara itu, dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Depok telah menggulirkan Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang terintegrasi dengan berbagai program jaminan sosial nasional seperti JKN, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, dan sebagainya.

"Jadi KDS ini sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan integrasi bantuan sosial berdasarkan integrasi data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi menurut parameter kemiskinan di Kota Depok," jelas Mohammad Idris.

Pada roadshow dialog saat ini, selain Kota Depok turut hadir pula Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan inovasi yang telah dijalankan, yaitu Gerakan Penurunan Stunting (GESIT) berbasis aplikasi android serta website dan Program Orang Tua Asuh Balita Stunting.

Pemerintah Kota Bekasi dan Cimahi juga memberikan tanggapan terkait inovasi yang telah dilakukan, misalnya kegiatan pencegahan gizi buruk dan stunting di setiap kecamatan yang ada di Kota Bekasi.

Pj. Wali Kota Cimahi Dikdik Suratno menjelaskan, dalam memberantas stunting dan kemiskinan ekstrem pihaknya melakukan kerja sama kemitraan dengan berbagai badan dan lembaga yang bergerak dibidang sosial.

"Kami terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting ini dengan melibatkan unsur kemitraan dalam memberikan bantuan," tuturnya.

3 dari 3 halaman

Data Stunting Beda Pengaruhi Kebijakan

FOTO: Menikmati Libur Tahun Baru di Taman Bermain Dalam Ruangan — Orangtua mengawasi anaknya bermain di taman bermain dalam ruangan sebuah mal, Jakarta, Sabtu (1/1/2022). Taman bermain dalam ruangan menjadi alternatif masyarakat untuk berlibur dengan keluarga di awal tahun 2022. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan kota pada saat ini terkait adanya perbedaan data yang dikeluarkan oleh Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan data Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Contohnya, di Kota Cimahi angka prevalensi stunting Tahun 2021 menurut SSGI sebesar 19,90 persen, tetapi menurut data E-PPGBM sebesar 10,18 persen.

Perbedaan data tersebut, menurut Muhadjir Effendy, memengaruhi perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kompetensi bagi para tenaga surveyor sebelum melakukan survei.

"Untuk menghindari terjadinya perbedaan data ini, rekrutmen tenaga surveyor dapat diambil dari kader-kader yang sudah terbiasa dilapangan dan pentingnya peningkatan kompetensi sehingga data-data yang dikumpulkan lebih akurat," jelasnya melalui pernyataan resmi yang diterima Health Liputan6.com.

Menko Muhadjir juga menyebut strategi jangka panjang yang mulai dilakukan oleh pemerintah, yaitu lebih memperhatikan sektor hulu, yang mana para remaja putri diberikan tablet tambah darah dan pola makannya.

"Strategi kita dalam jangka panjang, perlu di sisir dari yang paling hulu, yaitu para remaja putri dimana nantinya akan melahirkan sehingga perlu ditambah asupan gizinya agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang menyebabkan stunting," tutupnya.