Sukses

Respons Menkes Budi terkait APBN Kesehatan yang Turun 3 Tahun Terakhir

Liputan6.com, Jakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 untuk tiap sektor telah dibocorkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Salah satunya APBN di sektor kesehatan yang akan diberikan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Merespons hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan sebenarnya menurun selama tiga tahun berturut-turut.

"Dari sisi anggarannya sendiri yang menarik, Kementerian Kesehatan adalah salah satu kementerian yang mungkin tiga tahun berturut-turut anggarannya turun," ujar Budi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

"Saya masuk 2021, kita spending-nya sekitar Rp200 triliun lebih. Di 2022 dikasih sama Ibu Menkeu Rp136. Tapi karena kita bisa berhemat sana sini, vaksinnya sebagian vaksin sumbangan, kita capai 90-95 persen dari itu," tambahnya.

Meski begitu, menurut Budi, pihak Kemenkes tetap bisa menurunkan anggaran tanpa mengurangi outcome yang diberikan. Bahkan justru menambah outcome-nya.

"Yang ingin disampaikan adalah kita bisa menurunkan anggaran tanpa mengurangi outcome, malah menambah outcome. Saya bilang ke teman-teman di Kemenkes, yuk kita lakukan seperti itu, karena banyak sekali kesempatan untuk kita bisa mengefisiensikan. Supaya anggarannya tepat guna," kata Budi.

Budi mengungkapkan hal tersebut bisa dilakukan oleh Kemenkes berkat bantuan dari Kemenkeu untuk menata ulang dan mensinergikan anggaran yang ada. Selain itu, Kemenkes pun mengajak sektor lainnya dari berbagai kementerian, hingga TNI dan Polri.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Tepat Guna Anggaran Kesehatan

Lebih lanjut Budi mengungkapkan bahwa adanya sinergi itulah yang bisa membuat Kemenkes bisa mengalokasikan anggaran dengan tepat guna. Sehingga outcome yang diberikan bisa tetap sama dan justru bertambah.

"Integrasi dan revitalisasi anggaran inilah yang menyebabkan ketepatgunaan anggaran, efisiensi anggaran untuk outcome yang sama di bidang fokus kita untuk meningkatkan layanan kesehatan di masyarakat bisa kita capai," ujar Budi.

Budi pun menjelaskan, prioritas anggaran di bidang kesehatan pada 2023 akan bergeser. Sebelumnya anggaran kesehatan selama tiga tahun terakhir berfokus pada penanganan pandemi COVID-19.

"Prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat," kata Budi.

Budi menjelaskan, prioritas pertama di bidang kesehatan pada 2023 mendatang adalah layanan primer. Sehingga akan ada alokasi anggaran yang cukup untuk revitalisasi puskesmas, posyandu, dan program yang sifatnya promotif dan preventif.

"Itu (revitalisasi, program promotif dan preventif) adalah salah satu prioritas kita. Menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit," sambungnya.

3 dari 4 halaman

Perbaikan Rumah Sakit dan Pembangunan Industri Kesehatan

Prioritas kedua berkaitan dengan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya masih bertumpu pada peningkatan layanan kesehatan masyarakat, khususnya pada penyakit yang menyebabkan kematian dan biaya tinggi yaitu jantung, stroke, dan kanker.

"Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, polri, dan TNI. Supaya anggarannya pun disinergikan melalui mereka," ujar Budi.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah pembangunan industri kesehatan. Dalam hal ini, pihak Kemenkes akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian demi menciptakan industri kesehatan yang lebih mudah diakses dan murah.

"Agar tujuannya bisa meningkatkan layanan kesehatan pada masyarakat kita. Supaya industrinya bisa lebih murah, aksesnya juga bisa terjamin kalau ada pandemi lagi," kata Budi.

4 dari 4 halaman

Mengupayakan Dokter Spesialis Cukup untuk RI

Sedangkan prioritas keempat adalah mencukupkan sumber daya manusia kesehatan yang akan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Hal itu bertujuan agar Indonesia punya dokter spesialis yang cukup.

"Lewat LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) juga untuk pemberian beasiswa bagi tenaga kesehatan," ujar Budi.

Kelima, fokus ada pada perbaikan sistem pembiayaan kesehatan. Budi menjelaskan, banyak masyarakat yang sudah mulai memeriksakan kondisi terkait penyakit lain seperti kanker dan jantung.

"Itu yang sekarang sedang kita tata biar pembiayaan kesehatan itu tetap bisa melayani masalah kesehatan masyarakat dengan sustainable," kata Budi.

Terakhir atau yang keenam adalah bidang kesehatan juga akan berfokus pada prioritas program kesehatan masa depan berbasis biotechnology, reformasi teknologi, dan artificial intelligence.

"Semua teknologi kesehatan baru akan kita mulai masuk. Itu dari program prioritasnya," ujar Budi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS