Ini Bukti Keseriusan Jawa Barat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19

Menurut data yang dipaparkan Mendagri Tito Karnavian, alokasi anggaran nasional penanganan COVID-19 berjumlah Rp56 triliun. Alokasi tersebut terbagi tiga pos, yakni penanganan kesehatan 42,60 persen, penanganan dampak ekonomi 12,60 persen dan penyediaan jaring pengaman sosial (safety social net) 44,80 persen.

"Persentase alokasi penanganan bidang kesehatan untuk Jawa Barat sebesar 6,26 persen, DKI Jakarta 3,04 persen, Jawa Timur 2,69 persen, Banten 2,33 persen dan Jawa Tengah 1,57 persen," ujar Setiawan.

Sementara anggaran penanganan dampak ekonomi untuk Jawa Barat 1,50 persen, Jawa Tengah 1,13 persen, Jawa Tengah 0,77 persen, DKI Jakarta 0,57 persen dan Banten 0,24 persen. Sedangkan penyediaan jaring pengaman sosial Jawa Barat 9,63 persen, DKI Jakarta 8,65 persen, Banten 7,05 persen, Jawa Tengah 4,61 persen dan Jawa Timur 3,33 persen.

Namun, tidak dipungkiri dari hasil paparan Mendagri, masih ada kabupaten dan kota di Indonesia yang masih belum maksimal dalam refocusing. Begitu pun Jawa Barat tidak luput dari pantauan, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kota Depok.

Oleh karena itu, Setiawan mengimbau kabupaten dan kota yang belum maksimal dalam refocusing untuk menelaah kembali anggaran yang dapat dialihkan untuk menangani COVID-19.

Namun sebut Setiawan, berdasarkan arahan Mendagri refocusing jangan terlalu lama mengingat penganganan COVID-19 tidak dapat ditunda-tunda.

“Karena pandemik ini kan terus bergulir. Tapi prinsipnya semangat kita adalah mestinya kita harus menyelesaikan dulu masalah kesehatan membatasi dulu baru. Setelah itu kita bicara masalah pemulihan,” jelas Setiawan. (Arie Nugraha)