Dinkes Jabar Akui Fasilitas untuk Penanganan COVID-19 Masih Kurang

Liputan6.com, Bandung Dinas Kesehatan mengakui kekurangan fasilitas penanganan COVID-19 di 52 rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di seluruh Jawa Barat untuk mengawasi secara ketat orang dari paparan virus SARS-Cov-2. Salah satunya adalah kurangnya jumlah ruang isolasi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti, selain jumlah yang kurang, hampir ruang isolasi yang dimiliki oleh seluruh RSUD tidak memenuhi standar baku yang telah ditetapkan.

"Ruang isolasi yang tidak memenuhi syarat di seluruh RSUD antara lain tidak memenuhi kurangnya ventilator (alat bantu pernapasan), tidak memiliki ruangan bertekanan negatif dan alat bantu monitor pasien yang lengkap," katanya.

“Jadi untuk selanjutnya memang diperlukan upaya untuk melengkapi ya. Tentunya untuk melengkapi itu memerlukan waktu dan pembiayaan yang khusus. Yang sudah lengkap (RSHS), ya itu pun tadi kan kapasitasnya sedikit hanya lima (ruangan). Sebenarnya enam (ruangan) tapi karena satu (ruangan) itu sedang rusak tidak dapat digunakan. Ya akhirnya yang lima ini digunakan. Yang lima ini ventilatornya kalau enggak salah kurang satu,” kata Berli di ruang Crisis Center COVID-19, Bandung, Senin, 9 Maret 2020.

Namun lanjut Berli, seluruh petugas di ruang isolasi RS Hasan Sadikin Bandung telah dilengkapi dengan alat perlindungan diri (APD). Selain perlengkapan APD, rumah sakit yang bertanggung jawab langsung ke Kementerian Kesehatan itu ucap Berli, memiliki ruangan bertekanan negatif dan alat monitor pasien.

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Dalam penannggulangan COVID-19 di Jawa Barat, Berli menjelaskan belum mendapatkan konfirmasi kesediaan dari rumah sakit swasta. Meski ucap Berli, kemungkinan besar fasilitas di rumah sakit swasta lebih mumpuni dibandingkan dengan RSUD.

“Sementara ini belum memperoleh konfirmasi dari rumah sakit swasta tentang pelayanan terhadap pasien COVID-19 ini. Kalau ruang isolasi dan ICU nya, saya kira rumah sakit swasta memilikinya bahkan mungkin lebih representatif dibandingkan dengan milik pemerintah,” ujar Berli.

Pemerintah Jawa Barat mengaku telah melayangkan permintaan bantuan kepada Kementerian Kesehatan soal kelengkapan fasilitas penanganan COVID-19. Salah satunya adalah alat pelindung diri (APD) bagi seluruh petugas medis