Sukses

Kemenkes Dorong Regulasi Vape Masuk Peraturan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Belum masuk regulasi resmi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang mendorong regulasi vape atau rokok elektrik masuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012.

"Kami sedang merevisi PP 109 Tahun 2012 untuk mengatur penggunaan dan peredaran vape. PP itu akan disempurnakan dengan memasukkan sekaligus mengakomodir, apakah vape masuk kategori rokok sintetis atau kimia," ungkap Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI Anung Sugihantono saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, ditulis Rabu (11/9/2019).

PP tentang tembakau baru muncul pada 2012 yaitu PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Dalam PP tersebut berisi aturan soal produk tembakau secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau (rokok konvensional), penggunaan, peredaran, promosi kesehatan, dan perlindungan kesehatan. Untuk regulasi vape atau rokok elektrik belum tercantum saat PP tersebut pertama kali dibuat.

2 dari 3 halaman

Usulan Revisi PP No 109/2012

Anung menyebut Kemenkes mengusulkan adanya tiga aspek yang direvisi pada PP Nomor 109 Tahun 2012 untuk memasukkan regulasi vape dan produk tembakau turunannya.

"Pertama, perluasan batasan rokok dan produk rokok. Kedua, ukuran gambar peringatan kesehatan atau pictorial health warning (PHW) yang diperbesar," jelas Anung.

"Ketiga, pengaturan tentang iklan atau promosi rokok. Masih ada ruang yang belum dijangkau, misalnya, di sebuah toko (masih ada) yang menyertakan gambar rokok besar-besar."

Anung belum tahu kapan pembahasan PP tersebut bakal akan rampung karena perlu melibatkan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, serta unit usaha kecil menengah (UKM).

 

3 dari 3 halaman

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
BPOM: Rokok Elektrik Tidak Punya Izin Edar
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Produk Tembakau Alternatif