Dewan HAM PBB Adopsi Resolusi Usulan Indonesia soal Akses Anak terhadap Makanan Bergizi

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengadopsi resolusi usulan Indonesia mengenai akses anak terhadap makanan bergizi dalam sidang ke-63 di Jenewa, Selasa (6/10/2026).

Resolusi berjudul "Enhancing equal access of children to adequate nutritious food" itu disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dan mendapat dukungan lebih dari 80 negara dari berbagai kawasan.

Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda bergabung bersama Indonesia dalam kelompok pengusul (core group).

Melalui resolusi ini, negara-negara didorong memperkuat kebijakan dan program guna memastikan semua anak memperoleh makanan bergizi secara setara.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan makanan bergizi di sekolah untuk mendukung kesehatan, proses belajar, dan perkembangan anak.

Resolusi tersebut juga memberi perhatian khusus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, perlindungan anak dalam situasi konflik dan keadaan darurat kemanusiaan, serta penguatan kerja sama internasional.

Kerja sama itu terutama ditujukan untuk membantu negara-negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani malnutrisi.

Pemenuhan gizi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Saat ini, ratusan juta anak di berbagai negara masih mengalami kekurangan gizi.

Kondisi tersebut dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan prestasi belajar, dan memengaruhi hak-hak anak lainnya. Jika tidak ditangani, dampaknya dapat berlanjut hingga generasi berikutnya.

Dalam proses perundingan, Indonesia berperan aktif mengedepankan dialog dan menjembatani berbagai pandangan negara anggota sehingga resolusi tersebut dapat diterima seluruh anggota Dewan HAM PBB tanpa keberatan.

Adopsi resolusi ini memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan hak anak serta pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat internasional.

Resolusi tersebut menegaskan pula pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai agenda bersama yang membutuhkan komitmen dan langkah nyata di tingkat nasional, disertai dukungan melalui kerja sama internasional.

Pencapaian ini sekaligus memperkuat kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB, yang saat ini presidensinya dipegang Indonesia. Amanah tersebut menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pemajuan HAM di tingkat global.