Iran: Kesepakatan dengan AS Tunggu 5 Poin MoU Terpenuhi

Liputan6.com, Teheran - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menegaskan Teheran belum akan memulai perundingan mengenai kesepakatan final dengan Amerika Serikat (AS) sebelum sejumlah poin utama dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) perdamaian yang telah disepakati kedua negara mulai diimplementasikan.

Pernyataan itu disampaikan Qalibaf, yang juga memimpin tim negosiasi Iran, dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB TV pada Selasa (30/6/202).

Menurut Qalibaf, implementasi lima poin awal dalam MoU menjadi syarat bagi dimulainya pembahasan tahap berikutnya menuju kesepakatan final.

Kelima poin tersebut meliputi penghentian perang di seluruh front, termasuk di Lebanon, pencabutan blokade laut oleh AS, pembukaan kembali Selat Hormuz, penerbitan pengecualian (waiver) AS untuk ekspor minyak mentah Iran, serta pencairan aset-aset Iran yang selama ini dibekukan.

"Jika kelima butir pendahuluan ini tidak dipenuhi, implementasi butir-butir lainnya tidak akan dimulai," kata Qalibaf, dikutip dari Antara News, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan kunjungan delegasi Iran ke Swiss baru-baru ini bertujuan membahas pelaksanaan poin-poin dalam MoU tersebut sebagai bagian dari upaya mengakhiri konflik di kawasan.

Qalibaf juga mengatakan Iran, Amerika Serikat, dan Lebanon telah menyepakati pembentukan komite bersama untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memastikan berakhirnya konflik di Lebanon, serta menjaga kedaulatan negara tersebut. Menurutnya, Iran dan AS telah menunjuk masing-masing perwakilan dalam komite itu.

Meski memilih jalur diplomasi, Qalibaf menegaskan Iran tetap siap merespons dengan kekuatan apabila diperlukan.

"Iran menempuh jalur dialog sekaligus merespons dengan kekuatan jika diperlukan," ujarnya.

Iran dan Amerika Serikat menandatangani MoU mengenai penghentian konflik di kawasan pada 18 Juni. Selanjutnya, pada 22 Juni kedua negara memulai perundingan teknis di Swiss setelah sehari sebelumnya menggelar konsultasi tingkat tinggi dengan mediasi Pakistan dan Qatar.