Otoritas Mesir Gagalkan Acara Klub Malam Bertema Pulau Epstein, Penyelenggara Ditangkap

Liputan6.com, Kairo - Otoritas Mesir memblokir rencana penyelenggaraan acara klub malam bertema Jeffrey Epstein dan menangkap pihak yang diduga sebagai penyelenggara, Selasa (10/2/2026). Kementerian Dalam Negeri menyatakan acara tersebut tidak memiliki izin resmi dan memicu kontroversi luas di media sosial.

Acara yang dipromosikan dengan tajuk “Sehari di Pulau Epstein” itu dijadwalkan digelar pada hari yang sama. Dalam materi promosi yang beredar daring, disebutkan bahwa perempuan dapat masuk secara gratis, dikutip dari laman New Arab, Rabu (11/2).

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa acara tersebut diiklankan tanpa memperoleh persetujuan dari otoritas berwenang. Bersamaan dengan pengumuman itu, aparat merilis foto buram seorang pria yang disebut sebagai penyelenggara yang telah diamankan, serta selebaran promosi kegiatan tersebut.

Namun, ketika dihubungi kantor berita AFP melalui nomor telepon yang tertera pada selebaran, pihak klub malam membantah keterlibatan mereka dalam acara tersebut. Salah satu dari tiga DJ yang namanya tercantum dalam promosi juga menyatakan tidak terlibat.

Kontroversi mencuat setelah beredar video seorang aktivis hak-hak perempuan yang mengecam keras tema acara tersebut. Ia menilai penggunaan nama Epstein sebagai tema pesta sangat tidak pantas, mengingat rekam jejak kriminal pengusaha asal Amerika Serikat itu.

Jeffrey Epstein meninggal dunia di sel tahanannya di Amerika Serikat pada Agustus 2019, yang secara resmi dinyatakan sebagai bunuh diri. Namanya kembali menjadi sorotan setelah dokumen-dokumen terkait kasusnya dirilis secara daring. Berkas setebal 2,8 gigabyte itu mencakup rekaman interogasi, catatan penerbangan, serta dokumen pengadilan.

Sejumlah nama tokoh ternama, termasuk anggota keluarga kerajaan Eropa, diplomat, dan mantan kepala negara, disebut dalam dokumen tersebut. Publikasi berkas itu kembali memicu perhatian terhadap jaringan pergaulan Epstein, yang pada 2008 mengaku bersalah atas tuduhan menyediakan anak di bawah umur untuk praktik prostitusi.

Pihak berwenang Mesir belum merinci pasal yang dikenakan terhadap penyelenggara acara tersebut. Namun, langkah cepat aparat mencerminkan sensitivitas otoritas terhadap isu yang dinilai dapat menimbulkan kegaduhan publik.