Takut Nyawanya Terancam di Tengah Pemberontakan Militer dan Demo Gen Z, Presiden Madagaskar Kabur

Liputan6.com, Antananarivo - Presiden Madagaskar Andry Rajoelina mengaku telah melarikan diri dari negaranya karena takut akan keselamatannya menyusul pemberontakan militer. Namun, dalam pidatonya yang disiarkan di media sosial pada Senin (13/10/2025) malam dari lokasi yang dirahasiakan, dia tidak mengumumkan pengunduran dirinya.

Rajoelina telah menghadapi gelombang protes anti-pemerintah yang dipimpin oleh Gen Z selama beberapa minggu terakhir. Situasi mencapai titik krusial pada Sabtu (11/10) ketika satuan elite militer bergabung dengan para demonstran dan menyerukan agar presiden serta para menteri pemerintah mundur. Hal itu mendorong Rajoelina menyatakan bahwa sedang terjadi upaya ilegal untuk merebut kekuasaan di negara kepulauan di Samudra Hindia tersebut sebelum dia meninggalkan negaranya.

"Saya terpaksa mencari tempat yang aman untuk melindungi hidup saya," kata Rajoelina dalam pidato larut malamnya, yang semula dijadwalkan tayang di televisi nasional Madagaskar, namun mengalami penundaan berjam-jam setelah para tentara mencoba mengambil alih gedung penyiaran negara.

Pidato itu akhirnya disiarkan di laman resmi Facebook kepresidenan, tidak ditayangkan di televisi nasional.

Itu adalah komentar publik pertama Rajoelina sejak satuan elite militer CAPSAT membelot dari pemerintahannya dan bergabung dengan ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di alun-alun utama ibu kota Antananarivo selama akhir pekan.

Rajoelina menyerukan dialog untuk mencari jalan keluar dari situasi ini dan menegaskan bahwa konstitusi harus dihormati. Dia tidak menjelaskan bagaimana dia meninggalkan Madagaskar atau di mana dia berada saat ini, namun sebuah laporan menyebutkan bahwa dia diterbangkan keluar dari negara itu dengan pesawat militer Prancis.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis menolak berkomentar mengenai laporan ini.

Madagaskar merupakan bekas koloni Prancis dan Rajoelina dilaporkan memiliki kewarganegaraan Prancis—sebuah fakta yang telah lama menjadi sumber ketidakpuasan bagi sebagian warga Madagaskar.

Protes anti-pemerintah yang berlangsung sejak 25 September awalnya dipicu oleh krisis air dan listrik yang kronis, namun kini telah berkembang menjadi bentuk ketidakpuasan yang lebih luas terhadap Rajoelina dan pemerintahannya.

Ini merupakan gejolak paling serius di negara berpenduduk 31 juta jiwa di lepas pantai timur Afrika tersebut sejak Rajoelina pertama kali naik ke tampuk kekuasaan sebagai pemimpin pemerintahan transisi setelah kudeta yang didukung militer pada tahun 2009.

Satuan elite CAPSAT yang kini memberontak adalah unit yang sama yang berperan besar dalam membawa Rajoelina berkuasa pada tahun 2009.

Rajoelina belum menyebutkan siapa yang berada di balik upaya kudeta ini, namun satuan CAPSAT mengatakan bahwa mereka kini mengendalikan seluruh angkatan bersenjata Madagaskar dan telah menunjuk seorang perwira baru untuk memimpin militer—penunjukan yang diterima oleh menteri pertahanan di saat absennya Rajoelina.

CAPSAT diyakini berada dalam posisi berkuasa dan mendapat dukungan dari satuan militer lain, termasuk pasukan keamanan gendarmerie.

Komandan CAPSAT Kolonel Michael Randrianirina menyebutkan bahwa pasukannya hanya menanggapi aspirasi rakyat, namun dia membantah bahwa tindakan mereka merupakan kudeta. Dalam pernyataannya di markas besar militer negara itu pada hari Minggu (12/10), dia mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan selanjutnya ada di tangan rakyat Madagaskar—apakah Rajoelina akan turun dari jabatan dan pemilihan umum baru akan digelar.

Randrianirina mengungkapkan bahwa pasukannya memutuskan untuk berdiri bersama para pengunjuk rasa dan sempat terlibat baku tembak dengan pasukan keamanan yang berusaha membubarkan aksi pada akhir pekan itu, di mana seorang prajuritnya tewas. Namun, tidak terjadi pertempuran besar di jalanan. Para tentara yang menaiki kendaraan lapis baja sambil melambaikan bendera Madagaskar justru disambut sorak-sorai oleh warga di Antananarivo.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Madagaskar mengimbau warga negaranya untuk berlindung di tempat masing-masing karena situasi yang sangat tidak stabil dan sulit diprediksi. Sementara itu, Uni Afrika menyerukan kepada semua pihak, baik sipil maupun militer untuk tetap tenang dan menahan diri.

Madagaskar telah diguncang oleh tiga minggu protes anti-pemerintah yang mematikan, yang awalnya dipimpin oleh kelompok yang menamakan diri mereka Gen Z Madagascar.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa demo Gen Z telah menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. PBB mengkritik otoritas Madagaskar atas tindakan represif terhadap aksi-aksi yang awalnya berlangsung damai. Pemerintah, bagaimanapun, membantah jumlah korban tersebut.

Para demonstran menyoroti berbagai masalah, termasuk kemiskinan dan biaya hidup yang tinggi, akses terhadap pendidikan tinggi, serta tuduhan korupsi dan penggelapan dana publik oleh pejabat pemerintah beserta keluarga dan rekan-rekan mereka.

Kelompok sipil dan serikat pekerja juga ikut bergabung dalam protes tersebut, yang akhirnya memicu diberlakukannya jam malam di Antananarivo dan kota-kota besar lainnya. Hingga kini, jam malam masih diberlakukan di Antananarivo dan di kota pelabuhan utara Antsiranana.

Para pengunjuk rasa dari kelompok Gen Z yang memulai gerakan ini memanfaatkan internet untuk melakukan mobilisasi dan mengatakan bahwa mereka terinspirasi oleh gelombang protes yang menggulingkan pemerintahan di Nepal dan Sri Lanka.

Sejarah Krisis Politik

Madagaskar telah mengalami beberapa kali pergantian kekuasaan melalui kudeta dan memiliki sejarah panjang krisis politik sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960.

Rajoelina, yang kini berusia 51 tahun, pertama kali mencuat ke panggung politik sebagai pemimpin pemerintahan transisi setelah kudeta tahun 2009 yang memaksa presiden saat itu, Marc Ravalomanana, melarikan diri dan kehilangan kekuasaan. Rajoelina kemudian terpilih menjadi presiden pada tahun 2018 dan kembali memenangkan pemilihan pada tahun 2023, yang saat itu diboikot oleh partai-partai oposisi.

Pemerintah Mauritius menyatakan bahwa mantan perdana menteri Madagaskar pada masa pemerintahan Rajoelina, yang merupakan salah satu penasihat terdekat presiden, telah tiba di Mauritius Minggu dini hari. Pemerintah Mauritius menyatakan keberatan atas pendaratan pesawat pribadi yang ditumpangi di wilayah mereka.