Eksodus Besar-besaran Pekerja Kamboja dari Thailand Guncang Kedua Negara

Liputan6.com, Phnom Penh - Ta Thavy, seorang pekerja migran asal Kamboja, sudah dicekam rasa was-was berhari-hari ketika bentrokan militer meletus di perbatasan Thailand–Kamboja pada akhir Juli 2025.

Sengketa perbatasan yang lama membara itu pecah menjadi pertempuran paling mematikan dalam beberapa dekade, menewaskan 43 orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi.

Ketakutan membuat ribuan pekerja migran Kamboja di Thailand, termasuk Ta dan suaminya, memutuskan pulang. Padahal mereka telah lebih dari 10 tahun bekerja di Bangkok tanpa dokumen resmi. Pulang berarti perjalanan panjang yang mahal dan berisiko, tetapi kekerasan di kamp pekerja tempat mereka tinggal menghapus segala keraguan.

"Sekitar jam lima sore, tiga orang Thailand mabuk. Salah satunya yang kami kenal, juga bekerja di lokasi konstruksi kami, datang membawa pisau dan menyerang," tutur Ta seperti dilansir CNA.

Suaminya terluka di tangan dan punggung. Dini hari berikutnya, mereka menempuh perjalanan dalam gelap ke perbatasan.

Mereka bukan satu-satunya. Migrant Working Group memperkirakan hingga dua juta orang Kamboja meninggalkan Thailand hanya dalam hitungan minggu. Khun Tharo, manajer program di organisasi hak buruh CENTRAL di Phnom Penh, menyebut gelombang manusia itu sebagai peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.

Eksodus massal ini menimbulkan masalah ganda: kekurangan tenaga kerja di Thailand dan surplus pengangguran di Kamboja.

Sebelum konflik, lebih dari 520.000 pekerja Kamboja tercatat bekerja di Thailand—sekitar 12 persen dari total tenaga kerja asing. Mereka menjadi tulang punggung sektor konstruksi, pertanian, pengolahan makanan, hingga perikanan. Menurut laporan ILO dan OECD, kontribusi pekerja migran terhadap PDB Thailand mencapai 4,3–6,6 persen.

Kini, ribuan pabrik, perkebunan buah, dan lokasi konstruksi kesulitan mencari pekerja. Pemerintah Thailand mencoba menambal kekosongan dengan merekrut pekerja dari Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Indonesia, hingga Filipina. Namun, para ahli menilai langkah darurat ini tanpa perencanaan matang, penuh risiko integrasi, dan berpotensi memicu ketegangan sosial baru.

"Tanpa pekerja migran, disrupsi ekonomi akan terasa besar bagi banyak pengusaha," ujar Nilim Baruah, spesialis migrasi tenaga kerja ILO.

Situasi diperparah oleh menguatnya sentimen nasionalis di Thailand. Migran kerap menjadi kambing hitam atas kesulitan ekonomi, meski mengisi pekerjaan yang ditolak pekerja lokal.

"Ketika manfaat ekonomi migran tidak dirasakan langsung oleh warga, kemarahan publik justru diarahkan ke pekerja, bukan ke struktur ekonomi," jelas Roisai Wongsuban dari Migrant Working Group.

Ujaran kebencian dan informasi palsu merebak di media sosial, menargetkan komunitas Kamboja, termasuk anak-anak.

"Masalah ini sudah ada sebelumnya, tapi perang membuatnya semakin parah. Ketika kebencian tersebar di media sosial, sulit menghentikannya," kata Jomtien Jansomrag dari Raks Thai Foundation.

Di Kamboja, kepulangan massal justru memperparah krisis sosial. Banyak pekerja pulang dalam keadaan terlilit utang besar. Data Cambodia Development Resource Institute (CDRI) mencatat 31 persen rumah tangga dengan anggota migran memiliki pinjaman rata-rata USD 5.000, sementara remitansi yang dikirimkan sebelumnya bahkan tidak cukup membayar bunga.

CDRI memperingatkan, tingkat kemiskinan rumah tangga migran bisa melonjak hingga 50 persen jika para pekerja kembali tanpa pekerjaan. Pemerintah Kamboja memang menawarkan 190.000 lowongan, namun mayoritas berada di sektor manufaktur dengan keterampilan khusus yang tidak sesuai dengan pengalaman pekerja pulang dari Thailand.

"Pengangguran menjadi beban berat yang bisa memaksa banyak dari mereka bermigrasi kembali secara ilegal," ujar Khun Tharo.

Baik Thailand maupun Kamboja kini berusaha mencari solusi. Pemerintah Thailand melonggarkan aturan bagi pekerja Kamboja untuk berganti majikan tanpa harus keluar negeri, sementara pemerintah Kamboja didesak menyediakan paket bantuan, penangguhan cicilan mikrofinansial, dan perlindungan sosial dasar.

Namun, para analis menilai masalah ini tidak akan selesai cepat. Perbatasan darat kini masih tertutup, proses hukum internasional terkait sengketa wilayah bisa bertahun-tahun, dan trauma sosial akibat konflik mendalam.

"Banyak migran mulai mengalami gangguan stres pascatrauma. Mungkin butuh satu generasi untuk memulihkan hubungan antara orang Thailand dan Kamboja," ujar Roisai.

Bagi Ta Thavy, harapannya sederhana.

"Saya ingin damai, seperti dulu," katanya lirih. "Tidak ada lagi perang."