20 Tahun Damai Aceh, Sinergi Berbagai Pihak Jaga Fondasi Perdamaian

Liputan6.com, Jakarta - Dua puluh tahun setelah Perjanjian Damai Aceh mengakhiri konflik bersenjata terpanjang di Indonesia, sinergi antara akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan dukungan negara-negara mitra ASEAN membuat fondasi perdamaian tetap kuat, sekaligus menegaskan tanggung jawab bersama menjaga stabilitas kawasan.

Peran ASEAN tercermin jelas melalui Aceh Monitoring Mission (AMM), yang memantau pelaksanaan kesepakatan secara netral. Sementara itu, kontribusi kalangan akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil—meski jarang mendapat sorotan—telah membentuk opini publik, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mendorong rekonsiliasi berkelanjutan.

Sinergi ini tidak hanya mengawal perdamaian pada masa awal, namun juga memperkuat fondasinya hingga bertahan 20 tahun kemudian. Pesan inilah yang menjadi sorotan pada hari kedua Forum Peringatan 20 Tahun Perjanjian Damai Aceh yang digelar ERIA School of Government di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Membuka sesi, Dekan ERIA School of Government Prof. Nobuhiro Aizawa menegaskan bahwa perdamaian Aceh adalah pencapaian berharga yang harus terus dijaga. Dia menyoroti arti penting perdamaian Aceh di mata dunia, keputusan-keputusan kecil yang berperan besar dalam keberhasilan prosesnya, serta pentingnya menyiapkan generasi penerus untuk melanjutkan kepercayaan yang telah dibangun.

"Kita tidak bisa menganggap perdamaian akan terjaga begitu saja. Untuk memastikan 20 tahun ke depan, kita perlu memahami bagaimana kepercayaan itu lahir—dan bersama-sama menjaganya tetap kuat," ujarnya.

Pandangan ini diperkuat oleh mantan Wakil Kepala AMM Jenderal Nipat Thonglek yang menceritakan bagaimana keberadaan tim pemantau membantu menciptakan rasa aman di masa-masa awal pasca perjanjian.

"Kami tidak hanya mengamati, namun menjadi penghubung yang memastikan semua pihak menepati komitmennya," ungkapnya.

Dari sisi masyarakat sipil, Guru Besar Universitas Syiah Kuala dan anggota Dewan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Ahmad Humam Hamid menambahkan bahwa kerja organisasi masyarakat di akar rumput telah mendorong mediasi, membuka ruang dialog bagi semua pihak, dan memupuk rekonsiliasi. Upaya ini, menurutnya, membuat perdamaian benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh.

Pandangan itu disambung oleh Wakil Direktur Operasional Tempo Inti Media Arif Zulkifli yang menekankan peran pers dalam menjaga narasi perdamaian tetap hidup. Dia menyebutkan bahwa media tidak hanya mencatat peristiwa, namun juga memengaruhi cara masyarakat memahami dan menghargai perdamaian.

Melengkapi diskusi, Associate Professor dan Direktur di Georgetown SFS Asia Pacific Yuhki Tajima menyoroti peran riset sebagai panduan dalam mempertahankan perdamaian. Menurutnya, data dan kajian membantu melihat apa yang berhasil, apa yang masih perlu diperbaiki, serta bagaimana pengalaman Aceh dapat menjadi pelajaran berharga bagi upaya perdamaian di wilayah lain.

Salah satu warisan penting dari Perjanjian Helsinki adalah adanya program studi perdamaian di sejumlah universitas di Aceh. Program ini memberi kesempatan bagi generasi muda untuk memahami sejarah konflik sekaligus membekali mereka dengan keterampilan menjaga kerukunan di masa depan.