Aksi Bela Palestina di Jembatan Sydney, 90 Ribu Orang Turun ke Jalan

Liputan6.com, Sydney - Aksi protes besar-besaran mendukung Palestina berlangsung di Jembatan Pelabuhan Sydney pada Minggu (3/8/2025), setelah Mahkamah Agung New South Wales (NSW) mengeluarkan keputusan bersejarah yang mengizinkan aksi tersebut dilakukan.

Puluhan ribu orang menembus hujan deras untuk mengikuti aksi bertajuk Pawai untuk Kemanusiaan, dikutip dari BBC, Senin (4/8).

Para peserta membawa spanduk dan poster yang ditujukan kepada para politisi, menuntut penghentian perang di Gaza.

Pendiri WikiLeaks, Julian Assange, turut hadir dalam aksi ini, bersama dengan sejumlah tokoh penting lainnya seperti anggota parlemen federal Ed Husic dan mantan Perdana Menteri NSW, Bob Carr.

Jembatan Pelabuhan Sydney terakhir kali ditutup untuk aksi massa pada 2023, saat menjadi lokasi pawai World Pride yang diikuti sekitar 50.000 orang.

Di sisi lain jembatan, ratusan polisi dari satuan anti huru-hara berjaga-jaga untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan.

"Saya tahu ini terjadi di belahan dunia lain, tapi dampaknya terasa nyata bagi kami di sini," kata Alec Beville, seorang ayah yang membandingkan nasib anak-anak di Gaza dengan putranya yang berusia tiga tahun.

"Kita harus bisa berbuat lebih banyak dalam bentuk bantuan kemanusiaan."

Peserta lain, Zara Williams, yang membawa bayinya, Avery, mengkritik lambannya respon pemerintah Australia. "Pemerintah kita belum memberikan sanksi yang layak kepada Israel. Kita tidak bisa berpangku tangan saat warga Gaza dibiarkan kelaparan," ujarnya.

Sekitar dua jam setelah pawai dimulai, Kepolisian NSW mengirim pesan teks kepada para peserta yang meminta mereka berhenti berjalan ke arah utara dan kembali ke pusat kota dengan tertib. Polisi memperkirakan sekitar 90.000 orang menghadiri aksi tersebut.

Badan Transportasi NSW juga mengimbau masyarakat untuk menghindari pusat kota Sydney karena aksi ini menyebabkan kemacetan parah dan gangguan besar di jalur transportasi umum.

Aksi ini diprakarsai oleh Palestine Action Group, yang mengajukan izin pawai seminggu sebelumnya sebagai bentuk protes terhadap kekejaman yang terjadi di Gaza. Namun, permohonan itu awalnya ditolak oleh pihak kepolisian dengan alasan waktu yang terlalu singkat untuk mempersiapkan pengamanan dan manajemen lalu lintas.

Perdana Menteri NSW Chris Minns, sempat menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan kota Sydney “berada dalam kekacauan” akibat aksi sebesar ini di lokasi ikonik seperti Jembatan Pelabuhan.

Polisi kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung NSW untuk melarang aksi tersebut, namun Hakim Belinda Rigg menolak permohonan itu. Ia menyatakan bahwa meskipun kekhawatiran soal keamanan publik masuk akal, penyelenggara aksi telah memberikan penjelasan kuat tentang pentingnya aksi ini sebagai respons kemanusiaan terhadap situasi di Gaza.

Hakim Rigg memerintahkan agar Jembatan Pelabuhan Sydney ditutup bagi kendaraan dan memberikan izin resmi bagi para demonstran untuk melakukan aksi dengan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Pelanggaran Ringan.

Namun, keputusan ini mendapat kecaman dari Dewan Deputi Yahudi NSW, yang menyatakan kekecewaannya atas izin yang diberikan Mahkamah Agung.

Australia sendiri tengah menghadapi tekanan internasional untuk segera mengakui negara Palestina. Prancis, Kanada, dan Inggris telah mengindikasikan akan membawa isu pengakuan Palestina ke Sidang Umum PBB pada September mendatang.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dalam wawancara dengan ABC, menyatakan bahwa Australia ingin memastikan adanya jaminan keamanan abadi bagi Israel sebelum mengambil langkah pengakuan resmi terhadap Palestina. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tersebut akan diambil secara independen, tanpa tekanan dari negara lain.