Trump Makin Gencar Tekan Harvard: Ancam Akreditasi hingga Mahasiswa Internasional

Liputan6.com, Washington D.C - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meningkatkan tekanannya terhadap Universitas Harvard. Pada Rabu lalu, pemerintah menyatakan kampus bergengsi Ivy League itu berpotensi tidak lagi memenuhi standar akreditasi, dan berencana memanggil Harvard untuk memberikan data terkait mahasiswa internasionalnya.

Langkah ini menambah panjang deretan upaya pemerintah Trump yang sebelumnya sudah memutuskan penyaluran dana hibah miliaran dolar untuk Harvard, serta mencoba melarang kampus tersebut menerima mahasiswa asing.

Pemerintah berdalih ingin “membersihkan” Harvard dan kampus-kampus elit lain dari dominasi pemikiran kiri yang mereka sebut sebagai “woke” dan menumbuhsuburkan antisemitisme.

Pada 20 Juni lalu, Trump sempat mengatakan negosiasi dengan Harvard tengah berlangsung dan bisa saja segera tercapai kesepakatan. Namun hingga pekan ini, pembicaraan disebut mandek. Seorang sumber menyebut kedua pihak “masih jauh dari titik temu.”

Dalam pernyataannya, Harvard menegaskan akan terus melindungi komunitas kampus dan prinsip-prinsip inti mereka dari tindakan pembalasan yang tak berdasar oleh pemerintah federal.

Situasi ini memanas setelah Departemen Pendidikan AS dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mengirim pemberitahuan resmi kepada Komisi Pendidikan Tinggi New England—badan akreditasi Harvard. Mereka menuding Harvard melanggar undang-undang antidiskriminasi federal karena gagal melindungi mahasiswa Yahudi dan Israel dari tindakan diskriminasi di kampus.

Kedua departemen itu mengatakan ada “bukti kuat” yang menunjukkan Harvard bisa saja tak lagi memenuhi standar akreditasi. Ini merujuk pada temuan Kantor Hak Sipil Departemen Kesehatan bulan lalu, yang menyimpulkan Harvard telah melanggar Title VI Civil Rights Act.

Menteri Pendidikan Linda McMahon menegaskan pihaknya meminta laporan lengkap dari komisi akreditasi terkait langkah yang akan diambil untuk memastikan Harvard mematuhi hukum federal. Harvard sendiri dijadwalkan menjalani evaluasi akreditasi menyeluruh pada pertengahan 2027. Universitas itu menekankan bahwa pemerintah federal tidak bisa serta-merta mencabut akreditasi, dan jika terbukti melanggar, kampus umumnya diberi waktu hingga empat tahun untuk melakukan perbaikan.

Tak berhenti di situ, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) juga berencana mengeluarkan panggilan pengadilan administratif untuk mengakses catatan soal “kriminalitas dan pelanggaran” mahasiswa asing pemegang visa di Harvard.

Pihak Harvard menuding pemerintahan Trump bertindak balas dendam dan melanggar kebebasan berbicara yang dijamin Amandemen Pertama Konstitusi AS. Kampus ini menolak permintaan pemerintah untuk mengendalikan kurikulum dan proses penerimaan mahasiswa, yang menurut Harvard menjadi alasan mereka kini disasar.

Bulan lalu, seorang hakim federal memblokir pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang ingin melarang mahasiswa asing belajar di Harvard. Pemerintah telah mengajukan banding atas putusan ini. Sementara itu, DHS juga tengah menjajaki jalur administratif untuk kemungkinan mencabut izin Harvard dalam menerima mahasiswa internasional.

Jika itu terjadi, dampaknya akan sangat besar. Pada tahun ajaran terakhir saja, hampir 6.800 mahasiswa internasional menempuh pendidikan di Harvard—sekitar 27% dari total mahasiswa.

Perseteruan belum usai. Pada 21 Juli mendatang, Hakim Distrik AS Allison Burroughs, yang sebelumnya menangani perkara mahasiswa asing ini, dijadwalkan menggelar sidang untuk mendengar gugatan Harvard. Kampus ini berupaya membuka blokir dana hibah sekitar 2,5 miliar dolar AS yang sempat ditahan oleh pemerintahan Trump.