Update Kekerasan Geng di Haiti: Polisi Perdamaian Kenya Akan Segera Tiba

Situasi di Haiti semakin menyedihkan dan digambarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai mimpi buruk tahun lalu.

Proses pengiriman bantuan bersenjata sendiri menemui penundaan.

Presiden Ruto menuturkan pemerintahannya telah mengambil langkah hati-hati untuk memastikan permasalahan keamanan telah diatasi, termasuk rencana untuk peralatan, infrastruktur, dan membangun hubungan dengan kepolisian Haiti.

Pengadilan Tinggi di Kenya juga telah menetapkan tanggal 2 Juni untuk mendengarkan keluhan dari partai oposisi yang menentang legalitas pengerahan pasukan polisi Kenya.

Namun, Presiden Ruto meyakinkan BBC bahwa ada perjanjian tertulis dengan dewan transisi kepresidenan Haiti untuk memastikan kehadiran Kenya akan diterima sebagai kekuatan "pembuat perdamaian" dan bukan kekuatan pendudukan.

Dewan telah mengisyaratkan niatnya untuk menghormati perjanjian Ruto, yang ditandatangani oleh mantan Perdana Menteri Haiti Ariel Henry.

Henry mengundurkan diri pada bulan Maret setelah berminggu-minggu tekanan dan kekerasan meningkat di negara tersebut.

Haiti bukan satu-satunya negara yang mengalami krisis yang menarik perhatian Ruto. Dia menjelaskan bahwa Kenya memiliki 15 misi berbeda secara global saat ini, termasuk di negara tetangga Somalia dan Republik Demokratik Kongo.

Ruto menyebutkan dia juga sedang melakukan pembicaraan dengan faksi-faksi yang bertikai di Sudan, sebuah negara di mana tingkat penderitaan manusia tidak dapat diterima.

Ditanya apakah dia merasa masyarakat internasional telah kehilangan fokus terhadap krisis kemanusiaan di Sudan, Ruto menjawab, "Ya, benar."

"Saya pikir apa yang terjadi di Ukraina, apa yang terjadi di Timur Tengah, telah mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi di Sudan dan kawasan kami," kata dia.

Ruto menekankan bahwa semua situasi ini memerlukan perhatian yang sama, di mana hal ini dia diskusikan dengan Biden dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken selama kunjungannya ke AS pekan ini.

Gedung Putih pada hari Kamis (23/5) menunjuk Kenya sebagai sekutu non-NATO, menjadikannya negara Afrika sub-Sahara pertama yang menerima penunjukan tersebut.

Status non-sekutu NATO akan memungkinkan Nairobi untuk terlibat dalam kerja sama keamanan yang lebih erat dengan Washington dan memperoleh senjata AS yang lebih canggih.

Meskipun tindakan tersebut memperkuat hubungan diplomatik AS-Kenya, pengaruh Barat di Afrika telah menurun, menurut jajak pendapat, dan digantikan oleh Rusia dan China.

Ketika BBC bertanya kepada Ruto apakah AS adalah sekutu pilihannya, dia menjawab, "Ini bukan pertanyaan tentang orang yang mencoba mengatakan apakah kita menghadap ke Barat atau menghadap ke Timur."

"Kami menghadap ke depan."