To Lam Dikukuhkan Sebagai Presiden Vietnam di Tengah Perang Antikorupsi

Liputan6.com, Hanoi - Pejabat tinggi keamanan Vietnam To Lam pada hari Rabu (22/5/2024) dikukuhkan sebagai presiden baru negara tersebut. Dia mengawasi operasi polisi dan intelijen selama periode ketika kelompok hak asasi manusia mengatakan kebebasan dasar telah ditekan secara sistematis dan dinas rahasianya dituduh melanggar hukum internasional.

Lam mendapat konfirmasi dari Majelis Nasional Vietnam setelah pendahulunya mengundurkan diri di tengah kampanye antikorupsi yang sedang berlangsung, yang mengguncang para pemimpin politik dan elite bisnis negara tersebut dan telah mengakibatkan banyak perubahan di tingkat atas pemerintahan.

"Kepresidenan Vietnam sebagian besar bersifat seremonial, namun peran barunya sebagai kepala negara menempatkan pemimpin berusia 66 tahun itu dalam posisi yang sangat kuat untuk menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis berikutnya, posisi politik paling penting di negara ini," kata analis di ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura Nguyen Khac Giang, seperti dilansir kantor berita AP, Kamis (23/5).

Sekretaris Jenderal Partai Komunis Nguyen Phu Trong terpilih untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2021, tetapi pada usia 80 tahun, dia mungkin tidak akan mencalonkan diri lagi setelah tahun 2026.

Trong adalah seorang ideolog yang memandang korupsi sebagai ancaman paling serius yang dihadapi partai. Sebagai pejabat tinggi keamanan Vietnam, Lam telah memimpin kampanye antikorupsi Trong.

Setelah Lam dikukuhkan sebagai presiden, Wakil Menteri Keamanan Publik Tran Quoc To ditunjuk untuk mengambil alih sementara jabatannya di kementerian.

Lam menghabiskan lebih dari empat dekade di Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi menteri pada tahun 2016. Kenaikan jabatannya terjadi ketika politbiro Vietnam kehilangan enam dari 18 anggotanya di tengah meluasnya kampanye antikorupsi, termasuk dua mantan presiden dan ketua parlemen Vietnam.

"Dia berada di balik banyak penyelidikan terhadap politikus terkenal," kata Giang.

Sementara itu, wakil ketua parlemen Vietnam saat ini dikukuhkan pada hari Senin (20/5) sebagai ketua Majelis Nasional setelah pendahulunya, Vuong Dinh Hue, mengundurkan diri di tengah kampanye anti-korupsi. Hingga pengunduran dirinya, Hue juga dipandang sebagai calon penerus Trong.

Ketidakstabilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sistem politik Vietnam telah membuat takut para investor ketika negara tersebut mencoba memosisikan dirinya sebagai alternatif bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengalihkan rantai pasokan mereka dari China.

Membanjirnya investasi asing, terutama di bidang manufaktur produk-produk berteknologi tinggi seperti ponsel pintar dan komputer, meningkatkan harapan bahwa negara ini akan bergabung dengan "Empat Macan Asia" – Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan, yang perekonomiannya mengalami industrialisasi pesat dan mencatat tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Namun, skandal dan ketidakpastian – termasuk hukuman mati bagi seorang taipan real estate yang dituduh menggelapkan hampir 3 persen PDB negara tersebut pada tahun 2022 – telah membawa ketidakpastian dan keengganan birokrasi dalam mengambil keputusan. Pertumbuhan ekonomi merosot menjadi 5,1 persen tahun lalu dari 8 persen pada tahun 2022 karena melambatnya ekspor.