Norwegia, Irlandia dan Spanyol Akan Akui Negara Palestina, Israel Tarik Dubesnya dari Oslo dan Dublin

Liputan6.com, Oslo - Norwegia, Irlandia, dan Spanyol mengakui Negara Palestina pada hari Rabu (22/5/2024), sebuah langkah bersejarah yang menuai kecaman dari Israel dan kegembiraan dari masyarakat Palestina.

Israel pun memerintahkan duta besarnya angkat kaki dari Norwegia dan Irlandia.

Itu adalah pengumuman yang sangat cepat. Yang pertama adalah Norwegia, di mana Perdana Menteri (PM)  Jonas Gahr Store mengatakan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika tidak ada pengakuan.

Gahr Store mengonfirmasi pihaknya akan secara resmi mengakui Negara Palestina mulai 28 Mei.

"Dengan mengakui Negara Palestina, Norwegia mendukung rencana perdamaian Arab," ujarnya, seperti dilansir kantor berita AP.

Beberapa negara Uni Eropa dalam beberapa minggu terakhir mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk memberikan pengakuan tersebut, dengan alasan bahwa solusi dua negara sangat penting untuk perdamaian abadi di kawasan.

Norwegia, yang bukan anggota Uni Eropa, namun mencerminkan langkah-langkahnya, telah menjadi pendukung kuat solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Teror dilakukan oleh Hamas dan kelompok militan yang bukan pendukung solusi dua negara dan negara Israel," kata Gahr Store. "Palestina mempunyai hak mendasar untuk menjadi negara merdeka."

Langkah Norwegia diumumkan ketika pasukan Israel melancarkan serangan di utara dan selatan Jalur Gaza, menyebabkan eksodus baru ratusan ribu orang dan secara tajam membatasi aliran bantuan, sehingga meningkatkan risiko kelaparan.

"Oleh karena itu, kami akan menganggap Palestina sebagai negara merdeka dengan segala hak dan kewajibannya," kata Gahr Store.

Perkembangan ini terjadi lebih dari 30 tahun setelah Perjanjian Oslo I ditandatangani pada tahun 1993. Sejak saat itu, ungkap Norwegia, Palestina telah mengambil langkah penting menuju solusi dua negara.

Disebutkan pula, Bank Dunia menetapkan bahwa Negara Palestina telah memenuhi kriteria utama untuk berfungsi sebagai sebuah negara pada tahun 2011, di mana lembaga-lembaga nasional telah dibangun untuk memberikan layanan penting kepada penduduknya.

"Perang di Gaza dan perluasan permukiman ilegal yang terus menerus di Tepi Barat masih membuat situasi di Palestina menjadi lebih sulit dibandingkan beberapa dekade terakhir," kata pemerintah Norwegia.