AS dan Sekutunya Dorong Pembentukan Panel Pemantau Sanksi Korea Utara

Liputan6.com, Seoul - Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mendorong pembentukan panel ahli multinasional untuk memastikan penegakan sanksi terhadap Korea Utara.

Hal ini dilakukan setelah Rusia dan China menggagalkan kegiatan pemantauan di badan dunia tersebut, dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (17/4/2024).

Dorongan ini muncul setelah Rusia menolak pembaruan tahunan panel ahli PBB yang selama 15 tahun terakhir memantau penerapan sanksi yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan rudal Korea Utara.

Sementara itu, Tiongkok abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Panel baru yang diharapkan bertujuan untuk melanjutkan pekerjaan entitas PBB dan akan dioperasikan oleh Washington, Seoul dan Tokyo dan diikuti oleh negara-negara serupa termasuk Australia, Selandia Baru dan beberapa negara Eropa, kata sumber yang tidak ingin disebutkan namanya karena sensitivitas diplomatik.

“Panel PBB menghadapi beberapa kesulitan karena anggota Tiongkok dan Rusia sering mencoba untuk mempermudah dugaan penghindaran sanksi oleh Korea Utara,” kata seorang pejabat senior pemerintah Korea Selatan.

Tim seperti itu kemungkinan besar tidak memiliki legitimasi internasional yang diberikan untuk operasi yang didukung PBB, namun akan mampu memantau Korea Utara dengan lebih efektif, kata pejabat itu.

Seoul lebih suka meluncurkan mekanisme tersebut di antara sekutu dan sahabatnya, namun ada kemungkinan bahwa mereka akan mencari dukungan formal melalui Majelis Umum PBB (UNGA), kata pejabat senior lainnya.

Tim tersebut mungkin juga diberi mandat untuk memantau implementasi resolusi mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara yang diadopsi oleh Dewan Keamanan, Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, kata sumber ketiga.