Pemerintah Inggris di Bawah Tekanan untuk Hentikan Penjualan Senjata ke Israel

Liputan6.com, London - Tekanan meningkat terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Seruan agar PM Sunak berhenti memasok senjata ke Israel semakin meningkat setelah serangan udara Israel pada hari Senin (1/4/2024) menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen (WCK), di mana tiga di antaranya adalah warga negara Inggris.

Pemerintah Inggris dilaporkan masih menunggu nasihat hukum mengenai apakah penjualan senjata ke Israel merupakan pelanggaran hukum internasional atau tidak. PM Sunak juga berada di bawah tekanan untuk mempublikasikan nasihat hukum apa pun yang diberikan kepadanya. Demikian seperti dilansir CNN, Jumat (5/4).

Sebuah rekaman dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris Alicia Kearns muncul pada akhir pekan, di mana dia menyatakan yakin pemerintah telah menerima saran hukum bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza adalah ilegal, namun menolak untuk mempublikasikannya.

Merespons kebocoran tersebut, Kearns mengatakan, "Saya tetap yakin pemerintah telah menyelesaikan penilaian terbaru mengenai apakah Israel menunjukkan komitmen terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pemerintah telah menyimpulkan bahwa Israel tidak menunjukkan komitmennya."

Partai Konservatif yang berkuasa secara historis mendukung Israel, namun pembunuhan warga Inggris telah menggeser perdebatan di dalam negeri.

Pada hari Kamis, (4/4) lebih dari 600 pengacara, akademisi hukum dan mantan anggota peradilan Inggris menulis surat kepada PM Sunak, memperingatkannya bahwa "tindakan serius" diperlukan untuk "menghindari keterlibatan Inggris dalam pelanggaran berat hukum internasional, termasuk potensi pelanggaran terhadap Konvensi Genosida".

Selain penjualan senjata, mereka menyoroti penangguhan bantuan pendanaan Inggris ke UNRWA.

Tiga partai oposisi utama, Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal dan Partai Nasional Skotlandia, semuanya menyerukan stop penjualan senjata ke Israel jika memang pengacara pemerintah mengatakan hal itu ilegal, dan menuntut Sunak menjelaskan mengapa hal itu belum terjadi.