Sukses

Myanmar Usir Diplomat Timor Leste Gegara Bertemu Oposisi

Kuasa usaha Kedutaan Besar Timor Leste diminta meninggalkan Myanmar selambat-lambatnya pada 1 September.

Liputan6.com, Naypyidaw - Myanmar memerintahkan diplomat senior Timor Leste untuk meninggalkan negara itu sebagai balasan atas tindakan pemerintahan Timor Leste yang mengadakan pertemuan dengan oposisi utama Myanmar. Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Minggu (27/8/2023).

Pernyataan Myanmar menyebutkan bahwa Timor Leste telah menjalin hubungan dengan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, yang berfungsi sebagai organisasi payung bagi penentang kekuasaan junta militer Myanmar atau kerap pula disebut pemerintah bayangan.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menuturkan bahwa pihaknya memberi tahu kuasa usaha Kedutaan Besar Timor Leste di Yangon, pada Jumat (25/8) untuk meninggalkan negara itu selambat-lambatnya pada 1 September. Demikian seperti dilansir AP, Senin (28/8).

Kuasa usaha tersebut diyakini merupakan diplomat asing pertama yang diusir dari Myanmar sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. Banyak negara yang saat ini telah menurunkan hubungan mereka dengan Myanmar dan mengganti duta besarnya dengan diplomat yang lebih rendah.

Di dalam negeri, kudeta militer Myanmar mendapat tentangan dari masyarakat secara besar-besaran, yang kemudian dibubarkan oleh pasukan keamanan dengan kekuatan mematikan. Pada gilirannya, tindakan militer memicu perlawanan bersenjata yang meluas yang digambarkan para pakar PBB sebagai perang saudara.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Timor Leste Vokal Kritik Junta Militer Myanmar

Timor Leste, negara termuda di Asia, vokal mengkritik penguasa militer Myanmar dan menunjukkan dukungan kepada oposisi.

Pada Juli 2023, Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta secara resmi mengundang Menteri Luar Negeri Pemerintah Persatuan Nasional Zin Mar Aung untuk menghadiri upacara pelantikan Perdana Menteri Xanana Gusmao.

Pekan lalu, Menteri Hak Asasi Manusia Pemerintah Persatuan Nasional Aung Myo Min juga diundang untuk membuka program pelatihan hak asasi manusia di Timor Leste, di mana dia bertemu dengan Ramos-Horta.

"Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan pemerintah Timor Leste tersebut tidak hanya merugikan hubungan diplomatik bilateral kedua negara tetapi juga mendorong kelompok teroris untuk terus melakukan pelanggarannya di Myanmar," ujar Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Pemerintah Timor Leste mengutuk pengusiran diplomatnya. Timor Leste menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar sambil mendesak junta militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif atas krisis.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini