Bom Perang Dunia II Meledak di Inggris

Seorang juru bicara Cadent, yang mengelola jaringan listrik gas lokal, mengatakan perusahaan telah melakukan "pemeriksaan ketat terhadap pipa kami di sekitarnya," demikian menurut Sky News.

"Tidak ada indikasi bahwa ledakan itu telah menyebabkan kerusakan pada aset kami dan gas terus mengalir dengan aman," kata juru bicara itu.

Sementara itu sebelumnya, Pemerintah Jerman tegas menolak permintaan ganti rugi dari Polandia untuk Perang Dunia II. Jerman menilai perkara ini sudah selesai puluhan tahun yang lalu.

Perang Dunia II dimulai ketika Adolf Hitler memerintahkan tentara Jerman untuk menyerang Polandia. Aksi tersebut memicu reaksi negara-negara Eropa lain, hingga akhirnya Jepang dan Amerika Serikat ikut terlibat.

Dilaporkan VOA Indonesia, Rabu (4/1/2022), Kementerian Luar Negeri Polandia pada hari Selasa (3/1) mengatakan telah menerima surat resmi dari Jerman yang menolak klaim ganti rugi Perang Dunia II yang diajukan Polandia.

“Menurut pemerintah Jerman, masalah reparasi dan kompensasi kerugian masa perang tetap tertutup dan pihaknya tidak berniat memulai negosiasi,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

Kementerian juga menambahkan, Polandia “akan terus mengupayakan kompensasi atas agresi dan penjajahan Jerman pada tahun 1939-1945.”

Di hari yang sama, Warsawa mengatakan pihaknya telah meminta dukungan PBB dalam upayanya untuk mendapatkan ganti rugi perang.

Sejak mulai berkuasa pada 2015, Partai Hukum dan Keadilan (PiS) Polandia telah memperjuangkan masalah ganti rugi perang, dengan bersikeras bahwa Jerman memiliki “kewajiban moral” dalam masalah tersebut.

September lalu Polandia memperkirakan jumlah kerugian finansial akibat Perang Dunia II yang dideritanya mencapai 1,3 triliun euro, atau sekitar Rp 23.000 triliun. Pemerintah Polandia lantas mengirimkan surat diplomatik resmi kepada Berlin untuk menuntut ganti rugi.

Berlin telah berulang kali menolak klaim tersebut, dengan alasan Polandia telah secara resmi menolak tuntutan itu dalam sebuah kesepakatan pada tahun 1953.

Akan tetapi sayap konservatif Polandia mengatakan bahwa negaranya dipaksa menandatangani dokumen tersebut oleh Uni Soviet.