Tokoh Adat NTT Protes Indonesia Tak Rebut Pulau Pasir dari Australia, Ini Respons Kemlu RI

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah tokoh adat di Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan protes terkait pernyataan Kementerian Luar Negeri RI yang menyebut bahwa Pulau Pasir memang milik pemerintah Australia.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyebut sejatinya sudah ada kesepakatan yang tercatat.

"Aspek adat, tradisi, kebiasaan nenek moyang sejatinya sudah terakomodir dalam kesepakatan bilateral RI-Australia yang membolehkan nelayan tradisional NTT mencari ikan di sekitar pulau tersebut," kata Jubir Kemlu RI Faizasyah saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, Kamis (10/11/2022).

Status kepemilikan Pulau Pasir yang berada di selatan Indonesia jadi memang menjadi perbincangan. Australia menyebut bahwa pulau ini berstatus milik nasionalnya.

Banyak warga Indonesia menyangkan tindakan pemerintah yang tidak berupaya memperjuangkan kepemilikan Pulau Pasir.

Namun dalam cuitan di Twitter, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani menyebut bahwa Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda.

"Menurut Hukum Internasi, wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI," cuit @akjailani.

Abdul Kadir Jailani menlanjutkan cuitannya dengan menulis; "Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance Act, 1933, dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Negara Bagian Australia Barat pada tahun 1942."