Kondisi Inggris Kacau Usai Ditinggal Ratu Elizabeth II, Apa Kaitannya?

Menurut Peter Westmacott, Mantan Pejabat di Europe Center dan Mantan Dubes Inggris untuk Amerika Serikat menyebut bahwa situasi ini adalah bentuk penghinaan untuk Inggris dan demokrasi.

"Liz Truss berharap dapat bertahan sampai Menteri Keuangan Jeremy Hunt mengeluarkan rencana fiskal jangka menengahnya pada 31 Oktober. Kekacauan politik Rabu kemarin membuat hal itu mustahil. Liz Truss dengan demikian menjadi perdana menteri Inggris dengan masa jabatan terpendek yang pernah ada," kata Peter Westmacott.

"Partai Buruh sekaligus oposisi menyerukan pemilihan umum dini, dengan alasan siapa pun yang memerintah Inggris membutuhkan mandat demokrasi. Partai Konservatif, yang masih memiliki mayoritas 71 kursi di House of Commons, tidak mungkin setuju karena jajak pendapat sangat mendukung Partai Buruh," tambahnya.

Sementara itu, Frances Burwell yang merupakan Direktur Senior di McLarty Associates menyebut pengunduran diri Liz Truss dan dimulainya kontes kepemimpinan baru membuat Inggris seakan-akan melanjutkan devolusinya untuk menjadi mitra yang kurang relevan bagi Amerika Serikat dan sekutu Eropanya.

"Sejak referendum Brexit tahun 2016 -- bahkan sejak pengumuman Perdana Menteri David Cameron tentang referendum tersebut pada tahun 2013 -- politik Inggris didorong oleh perang saudara di dalam Partai Konservatif. Mereka yang berargumen akan 'mengambil kembali' Inggris dari Eropa tidak pernah menyusun strategi sukses sebagai pemain ekonomi global, tetapi sebaliknya malah membangun hambatan dengan mitra ekonomi terbesar Inggris," kata Burwell.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan terima kasihnya kepada Truss atas kemitraannya dan telah menegaskan kembali keyakinannya pada kelanjutan hubungan AS-Inggris.

Namun Frances Burwell menilai, di koridor Gedung Putih, para pejabat pasti bertanya-tanya berapa lama lagi drama Inggris ini akan berlanjut dan apa kontribusi Inggris untuk memenuhi tantangan geopolitik saat ini.

Para menteri dan diplomat Inggris dinilai ingin memastikan bahwa Inggris terus dilihat sebagai sekutu yang dapat diandalkan.

Menteri pertahanan Inggris, Ben Wallace, mengunjungi Washington minggu ini untuk diskusi tentang Ukraina dan beberapa skenario terburuk perang.

Andrew Marshall, Senior Vice President of Engagement di Atlantic Council menyebut, Wallace tidak mungkin mengubah peran pemerintah di masa depan. Di sisi lain, pihak dari Kementerian Pertahanan Inggris dituntut untuk memainkan peran penting dalam mendukung Kyiv dengan memberikan dukungan materil, pelatihan, intelijen, dan komunikasi.

Andrew Marshall juga menyorot spekulasi soal pemilu dini, hal yang dia anggap bisa saja akan terjadi.

"Pasti akan ada spekulasi tentang pemilihan dan perubahan pemerintahan. Pemilu memang tidak bisa dilakukan sampai Januari 2025, tetapi kekacauan saat ini bisa membuat perubahan dalam jangka pendek, dan itu bisa saja menjadi mungkin."

"Di Partai Buruh, ada keragaman pendapat tentang hubungan Inggris dengan Amerika Serikat. Tetapi kepemimpinan saat ini sangat mendukung NATO. Menteri pertahanan bayangan baru-baru ini mengunjungi Washington dan berbicara tentang pentingnya memenuhi kewajiban NATO."

"Ada kemungkinan bahwa pemerintahan baru akan dihadapkan pada kendala anggaran untuk pertahanan. Tetapi itu akan terjadi pada pemerintah mana pun. Partai Buruh juga dituntut harus sama-sama membuat pilihan sulit tentang fokus Eropa versus fokus global yang didorong oleh Konservatif."