Sukses

Dubes Zuhair Al-Shun Harap Indonesia Bantu Palestina di G20

Liputan6.com, Jakarta - Duta Besar Palestina di Indonesia, Zuhair Al-Shun, meminta kepada Pemerintah Indonesia agar membawa isu konflik Palestina dan Israel di pertemuan G20. Pihak Palestina berharap diplomat Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut. 

"Kami harap Indonesia dapat memberikan manfaat terhadap Palestina dari presidensi ini baik ekonomi maupun yang lainnya," ujar Dubes Palestina Zuhair Al-Shun di kantor kedutaan yang berlokasi di Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2022).

Pihak Palestina berkata G20 adalah momen ketika negara-negara yang sedang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan. Namun, Dubes Zuhair tidak mendetail bantuan apa yang diharapkan. Ia hanya berharap Israel bisa tunduk ke hukum-hukum internasional. 

"Jika Indonesia mengajukan dokumen Palestina yang butuh bantuan dalam pertemuan ini kami akan senang sekali," jelas Dubes Zuhair. 

Palestina bukanlah negara pertama yang meminta agar isu konflik disertakan di G20. Seperti diketahui, perang juga sedang berkecamuk di Eropa akibat invasi Rusia

Sejumlah negara G20 meminta agar Rusia tidak diikutkan di acara G20. Aksi walk out bahkan pernah dilaksanakan saat forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral di Amerika Serikat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas mengambil jalan tengah dengan tetap mengundang Presiden Rusia Vladimir Putin, serta mengajak Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk turut hadir ke acara G20. 

Presiden Ukraina mengumumkan bahwa ia mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi. Namun, belum ada kepastian apakah Presiden Putin dan Zelensky bisa datang ke Bali.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Isu-Isu Prioritas G20: Iklim hingga Usaha Kecil

Dalam misi Jerman terkait isu perubahan iklim, pemerintah Jerman menargetkan bahwa isu tersebut harus menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan G20 yang berada di bawah presidensi Indonesia.

Utusan Khusus Jerman untuk Aksi Iklim Internasional, Jennifer Morgan pun melakukan kunjungan ke Indonesia pada 9-11 Mei 2022 untuk mengangkat masalah tersebut. 

"Kami tahu dan saya telah mendengar tentang dampak ekstrem yang terjadi di Indonesia dan juga betapa rentannya Anda, dan kami tahu dari para ilmuwan dan laporan IPCC terbaru bagaimana kita harus memiliki emisi global dalam delapan tahun ke depan untuk memiliki kesempatan untuk menjaga goal 1,5 derajat celcius di depan mata," ujar Jennifer Morgan dalam Konferensi Pers terkait isu iklim internasional bersama awak media pada Rabu (11/5). 

"Jadi taruhannya sangat tinggi, jadi kita harus bekerja dengan cepat dan sengaja sendiri di negara masing-masing, dan bekerja sama dengan orang lain secara multilateral, bilateral, dan saya pikir taruhannya terlalu tinggi untuk ditunda lebih lama lagi," tambahnya lagi. 

Isu krisis iklim dan cara untuk mengatasinya merupakan prioritas utama bagi pemerintah Jerman yang baru

Pemerintah Jerman telah menetapkan tujuan ambisius untuk menjadi Netral Iklim pada tahun 2045, untuk meningkatkan listrik terbarukan hingga 80% pada tahun 2030, dan mengurangi emisi sebesar 65% pada tahun 2030.

"Kami melakukan ini jelas karena kami memahami krisis yang sedang kami hadapi pada iklim, pada iklim, tetapi juga untuk ekonomi kita sendiri. Kami ingin memimpin dunia dalam ekonomi nol karbon. Kami ingin sektor swasta kami memiliki peluang yang kami inginkan untuk berinovasi. Kami ingin mengalami kemungkinan luar biasa yang datang dengan peralihan ke ekonomi nol karbon bagi karyawan kami sendiri, pekerjaan bagi karyawan kami, peluang bagi perusahaan kami. Dan saya pikir saya akan lalai untuk tidak mengatakan bahwa ini sangat penting selama momen agresi Rusia terhadap Ukraina," jelasnya.

3 dari 4 halaman

Lapangan Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan akan mulai melangsungkan pertemuan kedua Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 (The 2nd Employment Working Group/EWG Meeting) pada 10 sampai 12 Mei 2022 di Provinsi DIY. Dalam pertemuan kedua ini, negara anggota G20 beserta delegasi negara tamu dan organisasi internasional akan membahas 2 isu prioritas.

“Isu prioritas pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah Penciptaan Lapangan Kerja Berkelanjutan Menuju Dunia Kerja yang Berubah, melalui fokus kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM),” kata Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, Senin (9/5).

 Sedangkan isu prioritas kedua yang akan dibahas adalah Adaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Seluruh Pekerja.

"Kedua isu prioritas ini adalah subtema dari tema utama yang diusung Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan yaitu Improving the Employment Condition to Recover Together (Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama)," katanya.

Anwar Sanusi menjelaskan, tema utama bidang ketenagakerjaan ini merupayakan upaya Kemnaker untuk merealisasikan tema besar Presidensi G20 Indonesia, yaitu Recover Together, Recover Stronger.

"Melalui berbagai isu-isu ini kita ingin mengajak G20 untuk bersama-sama membangun komitmen memulihkan dunia akibat pandemi COVID-19 di bidang ketenagakerjaan, serta bersama-sama menghadapi tantangan ketenagakerjaan ke depan, khususnya terkait dampak desrupsi ekonomi," katanya.

4 dari 4 halaman

Arsitektur Kesehatan Global

Tiga isu dijadikan prioritas dalam perhelatan G20 di Indonesia mendatang. Arsitektur kesehatan global, transformasi digital, serta transisi ekonomi berkelanjutan diprioritaskan dalam menjadikan dunia berjalan dengan normal kembali pasca kondisi Pandemi Covid-19. 

Pada presidensi G20 Italia tahun lalu, Indonesia sudah mengusulkan perlunya kebijakan terkait isu kesehatan global yang perlu dibahas pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pentingnya penguatan global health architecture, seperti kebijakan dan instrumen global untuk protokol kesehatan yang aman dan terstandarisasi secara internasional agar mempermudah perjalanan internasional.

Pertemuan Menteri Kesehatan G20 tahun 2021 mengadopsi Deklarasi Menteri Kesehatan yang berisikan komitmen dalam mengatasi dampak pandemi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDG), kesiapan untuk krisis kesehatan di masa depan dan strategi global untuk meningkatkan akses yang merata terhadap alat diagnostik, obat,dan vaksin serta merekomendasikan penjajakan pembiayaan global dalam mendukung sistem kesehatan global. Hal ini sejalan dengan usulan Indonesia untuk mewujudkan instrumen pooling of global resource. Semua agenda besar ini akan kembali menjadi pokok pembahasan sektor kesehatan pada Presidensi G20 Indonesia.

Presiden Jokowi menekankan perhatian G20 terhadap isu kesehatan global. Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan ke depan, Jokowi mengajak semua negara untuk memperkuat arsitektur kesehatan global.

Untuk itu perlu disusun mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global, termasuk dana, vaksin, obat, alat kesehatan, hingga tenaga kesehatan yang siap diterjunkan setiap saat untuk membantu negara yang mengalami krisis kesehatan. Komitmen ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah nyata pada Presidensi G20 tahun 2022.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong menjelaskan melalui isu arsitektur kesehatan global, Indonesia perlu mendorong tata kelola kesehatan yang lebih tangguh pasca pandemiCovid-19. Di sisi lain, isu ini tidak semata didasari pada kondisi dunia selama pandemi, tetapi juga memiliki kepentingan nasional.

"Indonesia bisa bekerja sama untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih tangguh, supaya masyarakat yang tinggal di daerah terpencil bisa mendapatkan akses layanan kesehatan lebih baik," ujar Usman.