Sukses

Inggris Tuduh Moskow Berencana Bentuk Pemerintahan Pro-Rusia di Ukraina

Liputan6.com, London - Inggris pada Sabtu menuduh Moskow berusaha menempatkan seorang pemimpin yang pro-Rusia di Ukraina.

Kementerian luar negeri Inggris mengatakan para pejabat intelijen Rusia telah menjalin kontak dengan sejumlah mantan politisi Ukraina sebagai bagian dari rencana invasi ke negara itu.

Kemlu menolak memberikan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Tuduhan Inggris itu muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Rusia dan negara-negara Barat yang dipicu pengerahan tentara Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina. Moskow membantah akan menguasai Ukraina.

Kemlu Inggris mengatakan mereka punya informasi bahwa pemerintah Rusia mempertimbangkan mantan anggota DPR Ukraina Yevhen Murayev sebagai calon potensial untuk memimpin pemerintahan yang pro-Rusia.

"Kami tak akan membiarkan rencana Kremlin untuk memasang kepemimpinan yang pro-Rusia di Ukraina," kata Menlu Inggris Liz Truss di Twitter sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara (23/1/2022).

"Kremlin tahu sebuah serangan militer akan menjadi kesalahan strategi yang masif & Inggris dan para mitra kami akan membuat Rusia menerima akibatnya," kata dia.

Pernyataan Inggris itu dirilis pada Minggu dini hari waktu Moskow dan Kiev, ibu kota Ukraina. Belum ada pernyataan terkait hal itu dari Kremlin –sebutan pemerintah Rusia– atau Murayev.

Seorang sumber di Kemlu Inggris mengatakan bukan hal yang lumrah untuk membagikan materi intelijen.

Rinciannya telah dirahasiakan setelah melakukan pertimbangan cermat untuk mencegah agresi Rusia, kata sumber itu.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Rusia Membantah

Lewat akun resminya di Facebook, Kemlu Rusia membantah pernyataan Kemlu Inggris dan menyebutnya sebagai "disinformasi".

Mereka juga menuduh Inggris dan NATO "meningkatkan ketegangan" atas Ukraina dan mendesak Kemlu Inggris untuk berhenti "menyebarkan omong kosong".

Pernyataan Inggris itu muncul sehari setelah diplomat tinggi Amerika Serikat dan Rusia gagal membuat terobosan besar dalam pembicaraan tentang krisis Ukraina, meskipun mereka sepakat untuk terus berdiskusi.

Rusia telah meminta jaminan keamanan dari AS, termasuk penghentian ekspansi NATO ke bagian timur Eropa, dan menuntut janji untuk tidak menerima Ukraina sebagai anggota dari aliansi militer Barat itu.

"Plot semacam ini sangat mengkhawatirkan. Rakyat Ukraina punya hak kedaulatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri, dan kami berdiri bersama mitra-mitra demokratis di Ukraina," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Emily Horne dalam pernyataan.

Murayev, 45 tahun, adalah politisi pro-Rusia yang menentang integrasi Ukraina dengan Barat.

Dalam jajak pendapat oleh Razumkov's Centre pada Desember 2021, dia menempati peringkat ketujuh dengan 6,3 persen dukungan dalam daftar kandidat untuk pemilihan presiden 2024 .

"Kemlu Inggris tampaknya bingung," kata Murayev kepada koran Inggris, Observer.

"Sama sekali tidak logis. Saya dicekal oleh Rusia. Tak hanya itu, uang dari perusahaan ayah saya di sana telah disita," kata dia.

3 dari 3 halaman

Rusia Memelihara Hubungan dengan Kelompok Pro-Moskow di Ukraina

Inggris, yang pekan ini memasok 2.000 rudal dan tim pelatih militer ke Ukraina, juga mengaku punya informasi bahwa dinas intelijen Rusia memelihara hubungan dengan "banyak sekali" mantan politisi Ukraina, termasuk para kroni Viktor Yanukovich.

Mantan presiden itu kabur ke Rusia pada 2014 setelah tiga bulan menghadapi aksi-aksi protes yang menentang kekuasaannya.

Dia divonis secara in absentia pada 2019 dengan hukuman 13 tahun penjara atas dakwaan telah berkhianat.

"Beberapa dari orang-orang ini telah berhubungan dengan pejabat intelijen Rusia yang kini terlibat dalam rencana serangan ke Ukraina," kata Kemlu Inggris dalam pernyataan itu.

Kantor Perdana Menteri Inggris sebelumnya mengatakan bahwa Boris Johnson berencana meningkatkan tekanan pada Rusia dengan menyerukan para pemimpin Eropa untuk bergabung bersama AS dalam menghadapi agresi Rusia.