AS Tetapkan Militer Myanmar Lakukan Kudeta, Bantuan ke Pemerintah Resmi Disetop

Militer Myanmar sudah di bawah sanksi AS atas kampanye brutalnya terhadap minoritas Rohingya.

Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Washington akan mempertahankan program kemanusiaan, termasuk untuk Rohingya, tetapi juga akan "melakukan peninjauan yang lebih luas atas bantuan" untuk Myanmar.

Presiden Joe Biden dalam pernyataan tegas pada hari Senin mengatakan AS akan mempertimbangkan untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar, yang dicabut selama transisi selama satu dekade menuju demokrasi.

Washington telah menyumbang US$ 1,5 miliar ke Myanmar sejak 2012 untuk mendukung demokrasi, perdamaian internal, dan komunitas yang dilanda kekerasan, menurut Departemen Luar Negeri.

Pejabat itu mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kontak sejak kudeta dengan para pemimpin militer atau sipil, yang telah menjadi tahanan rumah.

Namun dia mengatakan bahwa Amerika Serikat "melakukan percakapan yang berlangsung setiap hari" dengan Jepang dan India, mitra dekat AS yang "memiliki kontak lebih baik dengan militer Burma daripada kami".

Jepang dan India, sama-sama ingin menawarkan alternatif bagi mitra utama Myanmar, China, telah menjalin hubungan baik bahkan setelah negara-negara Barat menarik kembali perlakuan terhadap Rohingya, di mana Aung San Suu Kyi tidak banyak bicara.

Beberapa hari sebelum kudeta, India mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin COVID-19 ke Myanmar.