PM Selandia Baru Desak Komunitas Internasional Perangi Ekstremisme Online

Liputan6.com, Wellington - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mendesak negara-negara lain untuk pemberantasan ekstremisme online (daring). Ardern akan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris pada minggu ini untuk membicarakan hal tersebut.

Pertemuan itu bertepatan dengan rapat para menteri yang menggeluti permasalahan digital dari negara-negara G7, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Senin (13/5/2019). Ardern digadang-gadang akan mendesak pemimpin negara lain untuk bergabung dalam rencananya yang diberi nama "Christchurch Calling".

Proyek itu disebut oleh Ardern berkaitan dengan keadaan pasca-serangan di dua masjid Kota Christchurch, Selandia Baru yang terjadi pada 15 Maret lalu. Saat itu, 51 orang terbunuh yang disiarkan secara online dengan rekaman pembantaian dibagikan ribuan kali.

Inisiatif Ardern yang dimaksud akan meminta negara-negara penandatangan untuk mengadopsi dan menegakkan hukum yang melarang materi yang tidak pantas di internet, serta bagaimana melaporkan tindak terorisme tersebut.

Proposal Christchurch Calling itu akan bersifat sukarela dan setiap negara akan memiliki hak untuk mengatur penegakan hukum di yurisdiksinya sendiri.

Definisi konten ekstremis juga tidak dimasukkan dalam proposal yang diinisiasi oleh PM Selandia Baru. Hal itu terserah pada masing-masing pihak untuk memutuskan apa yang disebut sebagai "materi yang tidak pantas". Pihak yang dimaksud tidak hanya negara namun juga perusahaan teknologi.

Jika berkeinginan untuk bergabung, perusahaan teknologi harus menegakkan persyaratan layanan mereka, serta "mengevaluasi kembali algoritma mereka yang mengarahkan pengguna ke konten ekstremisme."