Sukses

Meski AS Hentikan Donasi, RI Akan Terus Bantu Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

Dubes RI untuk Yordania dan Palestina menegaskan, Indonesia akan terus mendukung UNRWA di tengah krisis defisit dana operasional organisasi itu.

Liputan6.com, Amman - Duta Besar RI untuk Yordania dan Palestina, Andy Rachmianto menegaskan, Indonesia akan terus mendukung badan PBB untuk urusan pengungsi Palestina (UNRWA) di tengah krisis defisit dana operasional organisasi itu, menyusul langkah Amerika Serikat yang menghentikan pendanaannya secara total kepada UNRWA.

Dubes Andy menyampaikan komitmen itu saat mendampingi Komisaris Jenderal UNRWA (United Nations Refugee Work and Relief Agency for Palestinian Refugees) Pierre Krahenbuhl menyambangi sekolah yang dikelola UNRWA di kamp pengungsi Palestina di Amman, Yordania, pada Minggu 2 September 2018 kemarin.

Kedatangan Krahenbuhl yang didampingi Dubes RI dan beberapa Dubes asing lainnya ke salah satu sekolah UNRWA yang tertua di Yordania --telah dikelola sejak tahun 1955-- tersebut adalah untuk menandakan komitmen UNRWA untuk tetap membuka operasional sekolah sesuai tahun ajaran baru di Yordania (pada awal September 2018).

Dalam kesempatan itu, Krahenbuhl kembali menegaskan, "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk keberlangsungan operasional sekolah meskipun dalam kondisi sulit," ujarnya kepada para murid SD, SMP dan SMA dan guru sekolah UNRWA, dengan merujuk pada keputusan AS untuk menghentikan pendanaan kepada UNRWA.

Sejumlah donor utama UNRWA, utamanya Amerika Serikat, memutuskan untuk menghentikan bantuan finansial bagi operasionalisasi organisasi itu, sehingga, mengancam keberlangsungan program pendidikan bagi para pengungsi anak Palestina.

Sebelum memutuskan untuk berhenti melakukan pendanaan, Washington DC telah lama menjadi pendonor terbesar bagi UNRWA, dengan menyumbangkan lebih dari US$ 350 juta kepada lembaga itu pada tahun 2017. Sementara pada tahun 2018, AS merencanakan anggaran sebesar US$ 125 juta untuk UNRWA.

Dana yang diterima UNRWA dari negara pendonor kemudian disalurkan untuk pemenuhan hak-hak mendasar, layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial di Tepi Barat, Gaza, Yordania, Suriah, dan Lebanon kepada lebih dari 5 juta pengungsi Palestina yang terdaftar.

Saat ini UNRWA mengelola sebanyak 709 sekolah dengan 21.946 orang guru yang mengajar anak didik sebanyak 515.260 orang di lima wilayah operasional tersebut. Khusus di Yordania, UNRWA mengelola 171 sekolah, 3 pusat pelatihan vokasional dengan 121.368 murid yang tersebar di 10 camp pengungsi.

Usai langkah AS menghentikan pendanaan, kondisi finansial UNRWA saat ini masih mengalami defisit sebesar US$ 217 juta, sehingga mendesak UNRWA untuk mencari dukungan sumber dana baru, tidak saja berasal dari negara donor namun juga dari kalangan korporasi maupun perorangan.

Kepada Krahenbuhl, Dubes Andy "menyampaikan keprihatinannya dan menyatakan bahwa Indonesia akan turut mendukung penggalangan dana untuk membantu operasional UNRWA, baik itu melalui dukungan domestik maupun mendesak negara-negara internasional untuk memberikan perhatian yang lebih kepada UNRWA," demikian seperti dikutip dari rilis resmi KBRI Amman yang diterima Liputan6.com, Selasa (4/9/2018).

"Perjuangan bangsa Palestina dalam meraih kemerdekaan adalah merupakan agenda prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, yang akan terus didorong melalui keanggotaan Indonesia sebagai salah satu Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB)," tambah Andy kepada Krahenbuhl.

Bantuan dari Indonesia untuk Palestina

Selama tahun 2018, bantuan Indonesia untuk UNRWA, baik yang berasal dari pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, maupun perorangan (philanthropist) telah mencapai nilai US$ 1.365 juta.

Saat ini sedang dijajagi rencana peluncuran (launching) kampanye #Dignity is priceless yang akan dilakukan oleh UNRWA bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam rangka menggalang dukungan dari publik Indonesia untuk membantu pengungsi Palestina.

"Diharapkan rasa solidaritas dan kedermawanan masyarakat Indonesia dapat membantu saudara-saudara kita di Palestina," lanjut Dubes Andy.

 

Simak video pilihan berikut:

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Penghentian Pendanaan AS

Amerika Serikat (AS) mengakhiri seluruh pendanaannya untuk UNRWA dengan menyebut alasan bahwa organisasi itu mengalami "cacat yang tak dapat diperbaiki," ujar pihak Kementerian Luar Negeri AS pada Jumat 31 Agustus 2018.

"Amerika Serikat tidak akan lagi melakukan pendanaan lebih lanjut untuk operasi organisasi yang tidak dapat diperbaiki ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauert dalam sebuah pernyataan Jumat 31 Agustus 2018, seperti dikutip dari CNN.

Pada bulan Januari 2018, Amerika Serikat mengatakan akan memangkas US$ 65 juta dari total anggaran awal US$ 125 juta yang diharapkan akan diserahkan kepada UNRWA pada awal tahun ini. Alasannya, AS ingin agar UNRWA untuk mereformasi internal organisasi dan mendesak agar negara-negara lain harus meningkatkan jumlah dana bantuaan yang mereka kontribusikan kepada badan tersebut.

"Ketika kami memberikan sumbangan AS sebesar US$ 60 juta pada Januari, kami menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak lagi bersedia menanggung beban biaya UNRWA selama bertahun-tahun," kata Nauert.

"Beberapa negara, termasuk Yordania, Mesir, Swedia, Qatar, dan Uni Emirat Arab telah menunjukkan kepemimpinan dalam mengatasi masalah ini, tetapi respon internasional secara keseluruhan belum cukup."

Nauert mengkritik model bisnis dan praktik fiskal UNRWA sebagai "tidak berkelanjutan" dan telah berada dalam "mode krisis" selama bertahun-tahun.

"Kami sangat peduli dan sangat prihatin mengenai dampak pada orang-orang Palestina yang tidak bersalah, terutama anak-anak sekolah," ujar Nauert, yang kemudian menyebut bahwa UNRWA telah mengalami kegagalan "untuk mereformasi dan mengatur ulang cara UNRWA dalam melakukan bisnis," sebagai alasan bagi AS untuk tetap menghentikan bantuan.

Chris Gunness, juru bicara UNRWA, menyuarakan "penyesalan mendalam" atas keputusan AS dan menolak kritik Washington terhadap organisasinya dan Palestina.

"Kami menolak kritik bahwa sekolah-sekolah UNRWA, pusat-pusat kesehatan, dan program bantuan darurat adalah 'cacat yang tak dapat diperbaiki'," kata Gunness.

"Program-program ini memiliki rekam jejak yang terbukti dalam menciptakan salah satu proses pengembangan manusia yang paling sukses dan berhasil di Timur Tengah. Komunitas internasional, para donor dan negara tuan rumah secara konsisten memuji UNRWA atas pencapaian dan standar organisasinya."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini