Pasukan Isreal Mundur dari Jalur Gaza

Liputan6.com, Beit Hanun: Tentara Israel, sejak Ahad (29/6) malam, meninggalkan Kota Beit Hanun, sebelah utara Jalu Gaza. Sejumlah kendaraan lapis baja satu per satu menyingkir dan bergerak meninggalkan Beit Hanun menyusul gencatan senjata yang ditawarkan tiga kelompok garis keras Palestina, Hamas, Jihad Islam, dan Al-Fatah selama tiga bulan [baca: Israel Setuju Menarik Pasukan dari Jalur Gaza].

Beit Hanun adalah kota pertama Palestina yang bebas dari pendudukan militer Israel. Kota lainnya menyusul, seperti Kota Beit Lahia dan zona penyangga netral antara wilayah Israel dan Jalur Gaza. Sejumlah petinggi militer Palestina dan Israel berada di perbatasan itu untuk mempersiapkan serah-terima kekuasaan militer setempat dari pasukan Israel kepada pasukan keamanan nasional dan polisi perbatasan Palestina. Pihak Israel berharap, setelah pasukannya ditarik mundur dari Jalur Gaza, pasukan Palestina dapat menjamin keamanan dan mencegah terulangnya serangan gerilya.

Menanggapi penarikan mundur tentara ini, Otoritas Palestina menyambut baik dan menyebutnya suatu langkah serius dalam mengimplementasikan Peta Jalan Damai. Namun, menurut Menteri Penerangan Palestina Bail Amir, pasukan Israel seharusnya juga segera menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina lainnya yang telah mereka duduki sejak 33 bulan silam.

Hingga Ahad malam, tiga kelompok perlawanan Palestina, Hamas, Jihad Islam, dan Al-Fatah tetap konsisten untuk gencatan senjata sementara, selama tiga bulan. Sedangkan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina tetap pada pendirian menolak gencatan senjata dengan Israel. Hamas, Jihad Islam, dan Al-Fatah bersedia menghentikan perlawanan asalkan Israel memenuhi sejumlah syarat. Syarat itu di antaranya Israel menghentikan agresi militer terhadap warga Palestina, termasuk penghancuran rumah dan penangkapan tersangka gerilyawan serta menghentikan pengepungan Presiden Yasser Arafat di Ramallah. Peryaratan lainnya, semua pos pemeriksaan militer Israel di Jalur Gaza harus dibubarkan, semua tempat suci Islam dan Kristen di wilayah itu harus dilindungi dan semua warga Palestina yang menjadi tawanan harus dibebaskan.

Semua persyaratan itu ditanggapi dingin pemerintahan Israel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Gideon Meir menganggap persyaratan itu perangkap. Menurut Israel, hudna atau gencatan senjata itu adalah kesepakatan internal ketiga kelompok tersebut dengan Otoritas Palestina. Itulah sebabnya, Israel menilai, kontrol terhadap aksi serangan kelompok perlawanan Palestina tetap harus datang dan dijamin oleh Otoritas Palestina. Apalagi, menurut Penasihat Senior Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, Ra`anan Gissin, mitra runding Israel hanya pemerintah Palestina.(YYT/Nlg)