Jawab Tantangan dalam Membangun Pendidikan Inklusif, Wakil Ketua MPR: Butuh Dukungan Masif

Upaya menjawab tantangan dalam membangun pendidikan inklusif di Tanah Air membutuhkan dukungan masif semua pihak terkait.

Diterbitkan 08 Agustus 2025, 12:30 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Lestari Moerdijat mengatakan bahwa butuh dukungan masif untuk membangun pendidikan inklusif.

“Upaya menjawab tantangan dalam membangun pendidikan inklusif di Tanah Air membutuhkan dukungan masif semua pihak terkait,” kata Lestari Moerdijat dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (8/8/2025).

Menurutnya, sejumlah kendala teknis dan budaya yang dihadapi dalam membangun pendidikan inklusif di Tanah Air harus segera diatasi dengan gerak dan langkah bersama semua pihak.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, mengungkapkan terdapat tiga tantangan dalam pembangunan pendidikan inklusif di Tanah Air.

Selain kurangnya tenaga pendidik, tantangan lainnya terkait masih terbatasnya jumlah sekolah, dan tantangan dari sisi kultural karena sebagian orangtua merasa malu apabila anaknya menjadi siswa di sekolah inklusi. Seperti disampaikan Abdul pada Minggu, 3 Agustus.

Menurut Lestari, sejumlah tantangan tersebut harus dijawab dengan langkah-langkah yang terukur sehingga pendidikan inklusif yang diharapkan bisa segera terwujud.

Perempuan yang akrab disapa Rerie menambahkan, pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak.

 

Peru Dukungan dari Tingkat Pusat dan Daerah

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II itu berharap, sejumlah langkah untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Tanah Air mendapat perhatian dan dukungan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat.

Dia mendorong semua pihak terkait membangun komitmen kuat agar dapat mewujudkan pendidikan inklusif yang bisa menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.