Korea Selatan Rancang Aturan Pengelolaan Aset Negara Termasuk Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Korea Selatan (Korsel) sedang mengembangkan undang-undang (UU) baru untuk mengelola aset milik negara untuk mengakomodasi kelas aset baru termasuk kripto.

Mengutip the block, Rabu, (15/7/2026), Kementerian Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan mengatakan akan menetapkan Undang-Undang Dasar Aset Nasional atau the National Asset Basic Act untuk memperbarui sistem pengelolaan aset pemerintah. Hal itu disampaikan kementerian saat pengarahan utama di Istana Kepresidenan.

Kementerian menjelaskan, Undang-Undang Properti Negara atau State Property Act yang ditetapkan 1950 dirancang untuk struktur aset yang berpusat pada real estate pada era tersebut.

Kerangka kerja ini akan mencakup kelas aset baru, seperti kekayaan intelektual dan aset virtual, sekaligus memperkuat pengelolaan dan pengembangan aset negara secara khusus berdasarkan kategori.

Di bawah kerangka kerja baru ini, Korea Selatan bertujuan menggeser pengelolaan properti milik negara dari fokus warisan pada pelestarian, penjualan, dan pengembanagn dasar ke model yang berpusat pada pengembangan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

Pada pertemuan Dewan Negara, Senin, 13 Juli 2026, kementerian kembali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi blockchain dan aset digital, meskipun lebih menekankan pada pengembangan AI.

Dokumen tersebut menguraikan rencana untuk mendorong ekonomi blockchain sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi negara untuk paruh kedua 2026. Ini termasuk pengembangan lebih lanjut proyek mata uang digital bank sentral (CBDC) dan Undang-Undang Dasar Aset Digital, kerangka hukum yang didedikasikan untuk sektor kripto dan stablecoin lokal.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Korea Selatan mengambil langkah baru dalam pengelolaan aset digital hasil tindak kejahatan. Kepolisian Nasional Korea Selatan (National Police Agency/NPA) berencana menunjuk perusahaan kustodian swasta untuk menyimpan dan mengelola aset kripto yang disita selama proses penyelidikan.

Kebijakan tersebut diambil untuk meningkatkan keamanan sekaligus mengurangi risiko kehilangan maupun salah kelola aset digital yang kini semakin sering ditemukan dalam berbagai kasus kejahatan keuangan.

Mengutip CoinMarketCap, Selasa (7/7/2026), Kepolisian Nasional Korea Selatan saat ini tengah mengevaluasi proposal dari tujuh perusahaan yang mengikuti proses seleksi.

Ketujuh perusahaan tersebut adalah BDACS, KODA, KDAC, Upbit Custody, Hecto Wallet One, DSRV, dan AhnLab Blockchain Company. Para peserta berasal dari berbagai bidang, mulai dari perusahaan kustodian aset digital hingga penyedia teknologi blockchain.

Nilai kontrak pengelolaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 200 juta won.

Meski nilainya relatif kecil, kontrak tersebut dinilai memiliki nilai strategis yang tinggi. Perusahaan yang terpilih akan memperoleh pengakuan atas kemampuan operasional dan sistem keamanannya, sehingga berpotensi membuka peluang kerja sama dengan lebih banyak lembaga pemerintah di masa depan.

Selama ini, aset kripto hasil sitaan disimpan dalam dompet digital yang dikendalikan langsung oleh kepolisian. Model tersebut dinilai memiliki sejumlah risiko, mulai dari potensi pencurian, kehilangan aset, hingga fluktuasi harga yang dapat memengaruhi nilainya selama proses hukum berlangsung.

Melalui kerja sama dengan kustodian swasta yang telah diatur regulasinya, kepolisian berharap penyimpanan aset digital dapat dilakukan secara lebih aman dan profesional, termasuk melalui perlindungan asuransi serta sistem pengelolaan yang lebih baik.

Langkah tersebut sejalan dengan tren global yang mulai melibatkan perusahaan kustodian khusus untuk menangani barang bukti maupun aset digital hasil sitaan. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dibandingkan metode penyimpanan konvensional mengingat karakteristik aset berbasis teknologi blockchain yang membutuhkan sistem keamanan khusus.

Korea Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan regulasi kripto yang cukup ketat. Otoritas setempat semakin sering menyita aset digital yang terkait dengan kasus penipuan, perdagangan narkoba, hingga berbagai tindak kejahatan keuangan lainnya.